Tambang Emas Ilegal Serap Rp185,03 Triliun, Pengawasan Disorot

JAKARTA — Tambang emas ilegal mencatat aliran dana Rp185,03 triliun sepanjang 2023 hingga 2026, menurut data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang ditanggapi Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bakhtiar pada Rabu (11/11/2026).

PPATK juga menyebut perputaran dana terkait tambang ilegal mencapai Rp992 triliun. Bisman menilai angka itu menunjukkan persoalan yang melampaui aktivitas penambangan: jaringan perdagangan dan aliran uang ikut bergerak, sementara pengawasan serta penegakan hukum dinilai belum maksimal.

Tambang emas ilegal dan celah pengawasan

Bisman mengatakan praktik pertambangan tanpa izin (PETI) telah berkembang menjadi persoalan ekonomi. Jaringan di baliknya, menurut dia, mencakup perdagangan dan perputaran uang yang luas.

“Skala persoalan PETI sudah cukup serius. PETI bukan sekadar persoalan penambangan ilegal, tetapi telah melibatkan jaringan perdagangan dan perputaran uang yang luas. Ini berarti ada pengawasan yang lemah dan penegakan hukum yang kurang maksimal,” kata Bisman.

Dampaknya tidak hanya menyentuh lingkungan. Pelaku PETI tidak menjalankan kewajiban yang berlaku bagi pemegang izin usaha pertambangan (IUP), sehingga negara berpotensi kehilangan penerimaan dari kegiatan pertambangan.

Perusahaan yang memiliki izin juga menghadapi persaingan yang tidak setara. Mereka menanggung kewajiban hukum, sedangkan pelaku tambang ilegal dapat beroperasi tanpa beban kepatuhan serupa. Kondisi ini berisiko merugikan usaha yang mengikuti aturan.

Rantai pasok mineral perlu ditelusuri

Bisman meminta pengawasan tidak berhenti di lokasi tambang. Pemerintah, menurut dia, perlu menelusuri perjalanan mineral sejak diproduksi, diangkut, dan diolah hingga diperdagangkan.

“Celah paling krusial itu pada pengawasan rantai pasok, khususnya keterhubungan produksi, pengangkutan, pengolahan, dan perdagangan,” ujarnya.

Pengawasan rantai pasok penting karena mineral hasil PETI berisiko masuk ke fasilitas pengolahan atau smelter, yakni tempat mineral diproses, lalu tersambung ke jaringan perdagangan resmi. Bisman mengingatkan, dokumen yang digunakan dapat memberi kesan bahwa mineral berasal dari wilayah IUP yang sah.

Bagi negara dan pelaku usaha, penelusuran asal mineral menentukan apakah kewajiban dan izin dapat diperiksa sejak hulu hingga produk diperdagangkan. Jika asalnya tidak jelas, mineral ilegal berisiko masuk ke jalur resmi dan perusahaan berizin menghadapi persaingan yang makin timpang.

Bisman menegaskan setiap mineral yang masuk ke industri pengolahan harus memiliki asal-usul yang jelas dan dapat diverifikasi. Artinya, pemeriksaan dokumen perlu terhubung dengan informasi mengenai produksi, pengangkutan, serta perdagangan, bukan hanya berfokus pada lokasi penambangan.

Risiko kehilangan penerimaan negara

Pengamat Kebijakan Energi sekaligus Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (PUSKEPI) Sofyano Zakaria menyoroti potensi kerugian fiskal. Praktik PETI, menurut dia, dapat menghilangkan penerimaan negara dari pajak, royalti, dan kewajiban lainnya.

Sofyano juga menilai praktik itu merugikan perusahaan pertambangan berizin yang harus bersaing dengan pelaku usaha tanpa kewajiban kepatuhan serupa. Dua dampak tersebut membuat persoalan PETI berkaitan langsung dengan penerimaan publik dan keadilan persaingan di sektor pertambangan.

Angka PPATK tentang aliran dana Rp185,03 triliun dan perputaran Rp992 triliun menjadi dasar sorotan terhadap luasnya aktivitas ekonomi di sekitar tambang emas ilegal. Bisman menekankan, “Celah paling krusial itu pada pengawasan rantai pasok, khususnya keterhubungan produksi, pengangkutan, pengolahan, dan perdagangan.”