Kombes Famp: WN Malaysia Minta Jadwal Sidang Etik Segera

JAKARTA — Kombes Famp diminta segera menjalani sidang kode etik setelah seorang warga negara Malaysia melaporkan dugaan penipuan dan penggelapan investasi tambang di Jakarta. Kuasa hukum pelapor menuntut kepastian jadwal karena proses pidana perkara itu telah berjalan.

Bagas Pangestu Pribadi, kuasa hukum pelapor, menyampaikan permintaan tersebut di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026). Kliennya telah menerima surat pemberitahuan dari Propam Polri dan Bareskrim.

Kombes Famp dan proses sidang etik

Bagas mengatakan pihaknya menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan (SP2HP2) dari Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri tertanggal 3 November 2026. Ia berharap surat itu diikuti kepastian kapan sidang kode etik digelar.

“Kami menerima SP2HP2 dari Propam pada 3 November, dan itu kami maknai sebagai tanda bahwa kasus ini mendapat perhatian serius dari Propam. Karena itu, kami berharap langkah berikutnya, yaitu sidang kode etik, juga segera mendapat kepastian jadwal,” kata Bagas.

Permintaan tersebut menyangkut tindak lanjut pemeriksaan internal terhadap Kombes F, yang disebut juga sebagai Fahrurozi. Pelapor meminta Polri memberi kejelasan mengenai proses etik, sementara laporan dugaan penipuan dan penggelapan investasi tambang juga diproses melalui jalur pidana.

Surat penyidikan sudah disampaikan

Selain SP2HP2, kuasa hukum menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Bareskrim Polri tertanggal 26 Oktober 2026. SPDP merupakan pemberitahuan bahwa penyidikan suatu perkara telah dimulai dan disampaikan kepada pihak kejaksaan.

Bagas menyebut surat itu ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Agung. Tembusannya diberikan kepada Kabareskrim, Karobinopsnal Bareskrim, serta terlapor.

“Bagi kami, ini menunjukkan proses pidana sudah bergerak, bahkan sudah mulai berkoordinasi dengan kejaksaan,” ujar Bagas.

Dua pemberitahuan tersebut menunjukkan ada perkembangan pada penanganan perkara, menurut kuasa hukum pelapor. Namun, ia secara khusus meminta kepastian jadwal sidang etik sebagai langkah berikutnya dalam proses internal Polri.

Dampak bagi pelapor investasi

Bagi warga Malaysia yang melaporkan dugaan penipuan investasi tambang itu, kepastian jadwal sidang etik menjadi bagian dari tuntutan agar penanganan perkara terus bergerak. Proses pidana dan pemeriksaan etik berjalan melalui jalur berbeda, sehingga perkembangan pada penyidikan belum dengan sendirinya menjawab kapan sidang internal berlangsung.

Permintaan ini juga menempatkan transparansi tindak lanjut sebagai perhatian pelapor. SP2HP2 memberi informasi mengenai perkembangan pemeriksaan, sedangkan SPDP menandai dimulainya penyidikan dan komunikasi dengan kejaksaan. Bagas meminta Polri memastikan proses etik tidak berhenti pada penerimaan pemberitahuan tersebut.

Bagas berharap perkara kliennya tetap ditangani tanpa terhambat kasus lain yang mendapat perhatian publik. Ia menyinggung dugaan penyadapan yang disebut melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri terhadap Presiden Prabowo sebagai salah satu perkara yang menyita perhatian.

Desakan kuasa hukum kini tertuju pada kepastian jadwal sidang kode etik terhadap Kombes F. Bagas menyatakan harapannya agar Polri segera menetapkan tahapan berikutnya dalam penanganan perkara itu.