Hercules Jadi Saksi KPK soal Rp800 Juta Kasus HGB Summarecon

JAKARTA — Hercules diperiksa KPK sebagai saksi pada Rabu (11/11/2026) terkait dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon di Bogor. Pemeriksaan itu juga menggali asal-usul Rp800 juta yang telah diserahkan kepada KPK.

Uang tersebut kini disita penyidik untuk ditelusuri kaitannya dengan perkara. Keterangan Hercules dapat membantu KPK mengusut dugaan pemberian uang untuk pengamanan lahan serta proses pembukaan blokir HGB.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik menjadwalkan pemeriksaan Hercules sebagai saksi dalam penyidikan kasus di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Hercules datang ke Gedung KPK sekitar pukul 10.30 WIB.

Hercules menyatakan akan menjelaskan persoalan tanah Summarecon dan uang yang dikembalikan melalui tim kuasa hukum GRIB Jaya. Ia juga menyebut pemeriksaan itu berkaitan dengan pejabat ATR/BPN dan pihak Summarecon yang terseret dalam perkara.

Uang Rp800 juta ditelusuri KPK

Kuasa hukum Hercules menyerahkan Rp800 juta kepada KPK pada Kamis (15/10). Budi mengatakan uang itu diduga berasal dari pihak Summarecon dan penyidik menyitanya untuk menelusuri hubungan dana tersebut dengan perkara.

KPK sebelumnya mendapat informasi bahwa uang itu diberikan kepada Hercules untuk pengamanan atau pengelolaan lahan Summarecon di Kabupaten Bogor. Namun, lembaga antirasuah masih mendalami maksud pemberian tersebut.

“Kami masih dalami soal itu (maksud pemberian uang). Karena memang informasi yang kami dapatkan bahwa uang itu diberikan dari PT SMC kepada saudara HC berkaitan dengan pengamanan, ataupun pengelolaan lahan-lahan PT SMC di wilayah Kabupaten Bogor,” ujar Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK.

Hercules mengatakan ia akan menerangkan asal-usul uang itu kepada penyidik. “Jadi hari ini kedatangan karena kita dipanggil untuk menjelaskan terkait uang itu sebenarnya asal-usulnya dari mana, dari mana. Makanya hari ini kita datang untuk menjelaskan terkait itu,” ujarnya.

Sengketa lahan dan pembukaan blokir HGB

Perkara ini berawal dari dugaan sengketa pada sebagian lahan yang dikelola PT Summarecon. Menurut Budi, sejumlah warga mengklaim memiliki sertifikat tanah dan kemudian mengajukan penutupan blokir ke Kantor Pertanahan Bogor.

KPK menduga proses pembukaan blokir HGB kemudian melibatkan suap kepada oknum di Kementerian ATR/BPN. Dugaan itu berkaitan dengan pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon di Bogor, Jawa Barat.

“Kemudian, pada prosesnya PT SMC melakukan dugaan penyuapan kepada oknum di Kementerian ATR/BPN untuk membuka blokir itu sehingga proses HGB (hak guna bangunan)-nya bisa berlanjut,” kata Budi.

Dampaknya langsung menyentuh kepastian pengelolaan tanah dan proses administrasi pertanahan. Penyidikan KPK menelusuri apakah uang yang diterima Hercules berhubungan dengan pengamanan lahan, sementara dugaan suap berkaitan dengan pembukaan blokir HGB.

Dengan pemeriksaan ini, penyidik meminta keterangan tentang hubungan antara dana Rp800 juta, sengketa lahan, dan proses pengurusan HGB. KPK telah menyita uang tersebut untuk menguji kaitannya dengan perkara.