KPK Geledah 6 Lokasi Terkait Kasus Proyek Jalan Sumut, Sita Beberapa Dokumen

MEDAN — Kasus jalan Sumut memasuki tahap penggeledahan lanjutan setelah KPK menyisir enam lokasi pada 9-10 November 2026 dan menyita dokumen serta barang bukti elektronik. Penyidik mendatangi dua kantor dan empat rumah yang berkaitan dengan dugaan korupsi proyek pembangunan dan preservasi jalan di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara.

Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan kegiatan itu pada Rabu (11/11). Lokasi yang digeledah mencakup kantor satuan kerja wilayah 1 dan wilayah 2 BBPJN Sumut, rumah dua kontraktor, rumah mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumut, serta rumah mantan kepala satuan kerja BBPJN Sumut.

Kasus jalan Sumut dan barang yang disita

Penggeledahan berlangsung dalam rangkaian penyidikan perkara yang menyeret Dicky Erlangga (DE). Dari enam lokasi tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen yang dinilai terkait dengan penyidikan.

“Dalam maraton penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen yang terkait dengan penyidikan perkara ini,” kata Budi Prasetyo.

Dokumen dan perangkat elektronik dapat membantu penyidik menelusuri komunikasi maupun catatan yang berkaitan dengan proyek. Dalam perkara pengadaan jalan, pemeriksaan terhadap bahan-bahan itu juga dapat memperjelas hubungan antara pihak di lingkungan satuan kerja dan kontraktor yang terlibat. KPK belum menyampaikan isi dokumen yang disita.

Enam lokasi itu terbagi antara kantor dan rumah. Dua kantor merupakan satuan kerja BBPJN Sumut, sedangkan empat rumah terkait pihak swasta dan pejabat yang pernah berhubungan dengan pengelolaan pekerjaan jalan. Penyidik memeriksa lokasi-lokasi tersebut pada awal pekan, sebelum KPK mengumumkan keterangannya.

Delapan orang telah ditetapkan sebagai tersangka

Budi mengatakan penggeledahan masih menjadi bagian dari proses penyidikan. KPK sebelumnya telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut; tujuh di antaranya sudah ditahan.

Tujuh tersangka yang ditahan terdiri atas Stanley Cicero, mantan Kepala BBPJN Sumatera Utara pada periode September 2024-28 Juni 2025; Rahmad Parulian, mantan Kepala Satuan Kerja Wilayah I; serta Faisal dan Heri Handoko, yang masing-masing bertugas sebagai PPK pada wilayah kerja itu.

Daftar tersebut juga mencakup T Rahmansyah Putra, Kepala Satuan Kerja PJN Wilayah II Provinsi Sumut; Manaek Manalu, PPK 2.2 BBPJN Sumut Wilayah 2; dan Munson Ponter Paulus, PPK 1.4 Satker Wilayah 1 BBPJN Sumut.

Penanganan perkara ini berkaitan langsung dengan proyek pembangunan dan preservasi jalan di Sumatera Utara. Pemeriksaan terhadap kantor satuan kerja serta rumah kontraktor dan mantan pejabat membuka ruang bagi penyidik untuk mencocokkan dokumen proyek dengan bukti elektronik.

Bagi masyarakat yang menggunakan jalan tersebut, pengusutan dugaan korupsi penting karena menyangkut tata kelola pekerjaan infrastruktur publik.

Langkah berikutnya berada pada penyidik, yang masih mengolah barang bukti dari enam lokasi. KPK menyebut tujuh dari delapan tersangka telah ditahan.