Listyo Sigit Dipastikan Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan, Polri: Tak Ada Perlakuan Khusus

JAKARTA — Listyo Sigit Prabowo akan menjalani sidang etik Polri terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, Rabu, 11 November 2026. Polri menyatakan mantan Kapolri itu tidak mendapat perlakuan khusus dalam proses pemeriksaan.

Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) akan menguji dugaan pelanggaran etik dalam kasus penyadapan tersebut. Bagi publik, perkara ini menyangkut proses penegakan aturan terhadap mantan pejabat tinggi kepolisian sekaligus dugaan penyadapan terhadap kepala negara.

Listyo Sigit sidang etik penyadapan

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menegaskan setiap orang yang diduga melanggar aturan akan diproses tanpa pembedaan. Ia mengatakan institusi memiliki sistem dan prosedur yang berlaku bagi para terduga pelanggar.

“Polri punya sistem, prosedur yang ada, ya. Tadi, siapa pun dia terduga pelaku pelanggar tidak ada perbedaan istimewa,” kata Johnny pada Rabu (11/11/2026).

Pernyataan itu menegaskan bahwa status Listyo sebagai mantan Kapolri tidak menjadi alasan untuk memberikan keistimewaan dalam sidang etik. Proses tersebut akan berjalan melalui mekanisme internal Polri.

Kapolri menentukan majelis sidang

Johnny menjelaskan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto akan menentukan perangkat atau susunan majelis komisi yang menyidangkan Listyo. Dengan demikian, penetapan majelis menjadi langkah yang perlu dilakukan sebelum sidang etik berlangsung.

“Yang jelas perangkat komisi sidang nanti akan ditentukan oleh Bapak Kapolri,” ujar Johnny.

Sidang KEPP merupakan pemeriksaan etik profesi kepolisian. Dalam perkara ini, pemeriksaan berfokus pada dugaan keterlibatan Listyo dalam penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dugaan itu belum dinyatakan sebagai pelanggaran yang terbukti dalam keterangan Polri yang disampaikan Johnny.

Kasus ini penting karena menyangkut dua hal sekaligus: dugaan pelanggaran prosedur oleh anggota atau pejabat kepolisian dan perlindungan komunikasi presiden. Hasil pemeriksaan etik dapat memperjelas bagaimana Polri menerapkan mekanisme internal ketika perkara melibatkan seorang mantan pimpinan institusi.

Polri belum mengumumkan susunan majelis sidang dalam keterangan tersebut. Johnny menyatakan penentuannya berada pada Kapolri, sementara kepastian yang disampaikan saat ini adalah Listyo akan menjalani sidang etik tanpa perlakuan istimewa.