Boyamin Saiman Tak Disebut, KPK Periksa 9 Kepala BPN

JAKARTA — KPK memeriksa sembilan Kepala Kantor Pertanahan dalam penyidikan kasus suap dan gratifikasi di Kementerian ATR/BPN pada Selasa, 10 November 2026. Pemeriksaan berlangsung di Jawa Timur dan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Delapan orang menjalani pemeriksaan di Kantor Ditreskrimum Polda Jawa Timur, sedangkan satu orang diperiksa di kantor KPK. Pemeriksaan ini menyasar pejabat pertanahan daerah saat penyidik mendalami perkara yang bermula dari operasi tangkap tangan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik membagi pemeriksaan di dua lokasi. “Pemeriksaan dilakukan di dua tempat berbeda. Pemeriksaan pertama dilakukan di Kantor Ditreskrimum Polda Jawa Timur,” kata Budi dalam keterangannya, Selasa (10/11).

Pemeriksaan sembilan Kepala Kantor Pertanahan

Delapan pejabat yang diperiksa di Jawa Timur ialah Rarif Setiawan, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik; Wida Rahardian Aji, Kepala Kantor Pertanahan Surabaya I; serta Agung Basuki, yang menjabat Kepala Kantor Pertanahan Surabaya II.

Agung juga pernah memimpin Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan hingga Mei 2026. Penyidik turut memeriksa Nursuliantoro, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, dan Nasep Vandi Sulistyo, yang pernah memimpin kantor pertanahan Situbondo dan Banyuwangi.

Tiga pejabat lain yang diperiksa di Polda Jawa Timur ialah Mateus Joko Slameto, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto; Istanto Nurhidayat, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang; serta Ir. M. Sochib Lutfi, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.

Satu orang lainnya, Budi Kristiyana, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. Dengan demikian, pemeriksaan mencakup pejabat dari sejumlah kantor pertanahan di Jawa Timur serta Kabupaten Bogor.

KPK mendalami suap pengurusan HGB

Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan KPK di lingkungan Kementerian ATR/BPN pada Senin, 14 September 2026. Operasi yang menjangkau sejumlah titik di Jabodetabek itu mengamankan 19 orang dan uang tunai sekitar Rp106,3 miliar sebagai barang bukti.

Setelah pemeriksaan awal, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka berasal dari unsur pejabat kementerian, pimpinan kantor pertanahan daerah, petinggi korporasi, dan pihak swasta.