Suket Pendidikan Gibran Dibatalkan MA, Ini Pertimbangannya

JAKARTA — Suket Pendidikan Gibran Rakabuming Raka dibatalkan Mahkamah Agung (MA) dalam putusan kasasi yang diunggah lengkap pada Selasa, 10 November 2026. Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 itu memuat pertimbangan bahwa sengketa tersebut berkaitan dengan kepentingan seluruh bangsa Indonesia, bukan semata kepentingan kontestasi.

Dampaknya, surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran menjadi objek yang dibatalkan melalui perkara tata usaha negara tersebut. Kasasi diajukan Subhan, sementara Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berstatus sebagai tergugat atau termohon.

MA mengirimkan putusan lengkap itu ke pengadilan pengaju pada hari yang sama dengan tanggal minutasi. Pertimbangan majelis menjelaskan alasan pengadilan tata usaha negara dapat mengambil langkah korektif setelah batas penyelesaian sengketa proses pemilu terlewati.

Pertimbangan MA soal Suket Pendidikan Gibran

Majelis Hakim Agung menilai pengadilan tata usaha negara memiliki keterbatasan untuk memeriksa dan memutus sengketa proses pemilu. Keterbatasan itu mencakup subjek, objek, serta tenggang waktu penyelesaian perkara.

Namun, menurut pertimbangan MA, lewatnya tenggang waktu tidak menghilangkan kebutuhan untuk mengoreksi akibat pelanggaran administrasi. Majelis menyebut pelanggaran yang dimaksud bersifat terstruktur, sistematis, dan terencana, serta dinilai membahayakan kehidupan demokrasi dan kedaulatan rakyat dalam memilih calon yang memenuhi syarat administrasi.

Atas pertimbangan itu, MA menyatakan peradilan tata usaha negara mempunyai kewenangan korektif dan remedial untuk menghentikan akibat pelanggaran administrasi. Putusan kasasi tersebut pada intinya mengabulkan permohonan Subhan dan membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran.

Majelis juga menilai dampak perkara tidak berhenti pada para pihak yang bersengketa. Dalam pertimbangannya, MA menyatakan, “pelanggaran administrasi dimaksud menurut pendapat Mahkamah Agung bukan sekadar kepentingan kontestasi belaka, akan tetapi juga kepentingan seluruh bangsa Indonesia.”

Pertimbangan itu menyangkut hak warga dalam proses politik. MA menyebut setiap orang yang memiliki hak memilih dan dipilih patut diberi hak gugat ketika kepentingan yang lebih luas terdampak oleh pelanggaran administrasi.

Putusan MK turut dipertimbangkan

Majelis Hakim Agung turut memperhitungkan fakta hukum baru berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, tertanggal 5 Oktober 2026. Putusan MK itu disebut telah menguji objek sengketa yang sama.

Menurut pertimbangan MA, putusan tersebut mengubah keadaan hukum dan berimplikasi pada keberadaan objek sengketa. Majelis menilai objek itu bertentangan dengan tatanan hukum yang ada setelah perubahan keadaan hukum tersebut.

Rangkaian alasan itu menjadi bagian dari dasar MA mengabulkan kasasi. Perkara ini menguji hubungan antara batas waktu penyelesaian sengketa pemilu dan kewenangan peradilan tata usaha negara untuk memperbaiki akibat pelanggaran administrasi.

Bagi masyarakat, perkara ini menyangkut akses warga untuk menggugat ketika hak memilih dan dipilih dinilai berkaitan dengan persoalan administrasi. MA menempatkan kepentingan tersebut dalam cakupan yang lebih luas daripada persaingan antarkontestan.

Putusan lengkap Nomor 742 K/TUN/2026 diunggah dan dikirim ke pengadilan pengaju pada 10 November 2026, sedangkan pertimbangan majelis turut merujuk pada putusan MK bertanggal 5 Oktober 2026.