Pemakzulan Gibran Belum Masuk Agenda DPR, Menanti Paripurna

JAKARTA — Pemakzulan Gibran belum masuk pembahasan resmi DPR hingga menjelang pembukaan masa sidang pada 10 November 2026, kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. Pimpinan DPR masih menunggu keputusan lengkap Mahkamah Agung sebelum menentukan langkah berikutnya.

Artinya, desakan masyarakat belum berujung pada pembahasan formal di DPR. Pimpinan belum menggelar rapat pimpinan ataupun rapat Badan Musyawarah (Bamus), forum yang biasanya melibatkan perwakilan fraksi.

Pimpinan DPR menunggu keputusan MA

Dasco menyebut DPR telah menerima aspirasi masyarakat mengenai usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun, aspirasi itu belum dibawa ke rapat resmi pimpinan maupun Bamus.

Keputusan lengkap Mahkamah Agung juga masih menjadi hal yang ditunggu pimpinan DPR. Dasco mengatakan lembaganya belum dapat menyampaikan langkah yang akan diambil sebelum kedua hal itu jelas.

“Kami belum mengadakan rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah yang biasanya melibatkan fraksi-fraksi, dan juga kami juga sampai dengan saat ini masih menunggu keputusan lengkap dari Mahkamah Agung. Nah, sehingga kami belum dapat kemudian menyampaikan langkah-langkah apa yang kemudian akan diambil oleh DPR RI,” kata Dasco di Kompleks Parlemen.

Belum ada keputusan. Sikap DPR masih menunggu proses berikutnya.

Pemakzulan Gibran menunggu masa sidang

DPR dijadwalkan menunggu pembukaan masa sidang pada Selasa, 10 November 2026. Setelah masa sidang dibuka, perkembangan sikap anggota dewan terhadap usulan tersebut akan menjadi perhatian.

Pembukaan masa sidang tidak otomatis berarti usulan pemakzulan langsung dibahas. Dasco menyatakan pimpinan belum mengadakan rapat yang diperlukan dan masih menanti keputusan lengkap MA. Karena itu, agenda dan langkah DPR belum ditetapkan.

Dalam pemberitaan mengenai isu yang sama, disebut adanya permintaan dari organisasi kemasyarakatan dan fraksi untuk membahas persoalan Gibran. Namun, keterangan Dasco menegaskan bahwa pimpinan DPR belum menggelar rapat resmi untuk membicarakan usulan tersebut. Permintaan untuk membahas dan keputusan memasukkan perkara ke agenda formal merupakan tahap yang berbeda.

Dampak bagi proses politik

Bagi masyarakat yang menyampaikan desakan, belum adanya rapat berarti usulan itu masih berada pada tahap menunggu, belum menjadi keputusan atau tindakan DPR. Perkembangan berikutnya bergantung pada pembukaan masa sidang, sikap anggota dewan, serta keputusan lengkap Mahkamah Agung yang ditunggu pimpinan.

Perbedaan antara aspirasi yang diterima dan agenda formal penting untuk membaca posisi perkara saat ini. DPR mengakui adanya desakan, tetapi belum menyatakan akan memproses atau mengambil langkah tertentu. Dasco menegaskan, “kami belum dapat kemudian menyampaikan langkah-langkah apa yang kemudian akan diambil oleh DPR RI.”