Hak Menyatakan Pendapat Gibran Jadi Sorotan Jelang Sidang DPR

JAKARTA — Hak menyatakan pendapat Gibran menjadi sorotan saat DPR menggelar rapat paripurna pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 pada Selasa (10/11/2026) pukul 09.30 WIB di Jakarta. Agenda sidang belum memastikan usulan itu akan dibahas.

Sidang yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani akan membuka kembali kegiatan parlemen setelah masa reses. Keputusan DPR atas polemik surat keterangan penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat menentukan apakah tuntutan politik itu masuk ke proses formal di parlemen.

Agenda paripurna dan wacana hak DPR

Rapat Paripurna DPR RI Ke-11 dijadwalkan memuat pidato pembukaan masa persidangan dari Puan. Dalam pidato semacam ini, pimpinan DPR biasanya memaparkan rencana kerja dan agenda prioritas untuk fungsi legislasi, anggaran, serta pengawasan.

Belum ada kepastian dalam agenda yang disampaikan bahwa hak menyatakan pendapat mengenai Gibran akan langsung diproses. Namun, isu itu mengemuka setelah putusan kasasi Mahkamah Agung terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran dan dorongan sejumlah pihak agar DPR menindaklanjutinya.

Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie meminta pimpinan partai yang memiliki fraksi di DPR mempertimbangkan tuntutan masyarakat untuk memproses pemakzulan Gibran sebagai wakil presiden. Jimly menilai putusan Mahkamah Konstitusi dan kasasi MA dapat menjadi dasar untuk membahas langkah politik tersebut di parlemen.

“Supaya ada penyelesaian keributan yang nggak habis-habis ini, gitu loh. Nanti mengganggu stabilitas pemerintahan selama 3 tahun,” kata Jimly seusai menghadiri Aksi Rakyat Bela Indonesia di lapangan Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta, Minggu (8/11/2026).

Dorongan lintas partai dan mekanisme parlemen

Seruan agar DPR memakai hak menyatakan pendapat juga muncul dari PDIP dan PKS. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut partainya menerima aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat yang meminta mekanisme itu digunakan untuk merespons polemik pendidikan Gibran. Hasto menyampaikan pandangan tersebut di Sekolah Partai, Jakarta, Senin (9/11).

Presiden PKS Almuzzammil Yusuf menilai Gibran akan bijaksana jika mengundurkan diri. Jika tidak, menurut Almuzzammil, DPR dapat menggunakan hak menyatakan pendapat sesuai aturan konstitusi dan perundang-undangan. Ia juga menekankan perlunya komunikasi antarfraksi, karena PKS tidak dapat menjalankan langkah parlemen itu sendirian.