Pete Hegseth Terancam Dimakzulkan, Republik Hadapi Ujian di DPR

WASHINGTON — Pemakzulan Pete Hegseth diajukan anggota Partai Republik Thomas Massie setelah kekalahan partainya dalam pemilu sela AS, membuka peluang pemungutan suara di DPR secepat Rabu. Bagi Menteri Pertahanan Amerika Serikat itu, proses ini berarti tuduhan atas operasi militer tanpa persetujuan Kongres kini dibawa ke parlemen.

Massie, anggota DPR dari Kentucky, mengajukan delapan pasal pemakzulan terhadap Hegseth. Ia menuduh Menhan melancarkan perang secara ilegal dan menyalahgunakan kewenangannya sebagai pimpinan Pentagon.

Pemungutan suara dapat digelar ketika Partai Republik masih menguasai DPR. Namun, sejumlah anggota partai yang dipimpin Presiden Donald Trump memberi sinyal mereka mungkin bergabung dengan Demokrat untuk mendukung tuduhan itu.

Pemakzulan Pete Hegseth dan tuduhan terhadap Pentagon

Massie menyatakan Hegseth menjalankan perintah yang ia anggap melanggar hukum. Menurut anggota DPR itu, operasi perang dilakukan tanpa persetujuan Kongres.

Delapan pasal yang diajukan Massie mencakup dugaan pelanggaran Undang-Undang Kewenangan Perang 1973. Dokumen itu juga menyinggung dugaan pelanggaran terkait korban sipil serta operasi militer di Yaman dan Venezuela. Pentagon membantah tuduhan tersebut.

Perselisihan ini menyangkut batas kewenangan pemerintah untuk mengerahkan kekuatan militer tanpa persetujuan legislatif. Jika DPR menyetujui pemakzulan, proses itu menjadi pukulan politik bagi pemerintahan Trump, tetapi Hegseth tidak otomatis kehilangan jabatannya.

Senat harus menyatakan Hegseth bersalah dengan dukungan dua pertiga anggotanya agar ia diberhentikan. Partai Demokrat diperkirakan mengambil alih kendali Senat pada Januari mendatang, tetapi syarat suara tersebut tetap menjadi rintangan besar.

Kekalahan pemilu mengubah peta dukungan

Langkah Massie menguat setelah pemilu sela pada 3 November. Bahan utama menyebut Partai Demokrat menang di kedua kamar Kongres, sementara kekalahan Republik memicu saling menyalahkan di dalam partai.

Partai Republik tetap mengendalikan Kongres sampai anggota parlemen periode baru mulai bertugas pada 3 Januari. Sejumlah anggota Republik yang kalah mungkin tidak hadir dalam pemungutan suara. Ketidakhadiran itu dapat memengaruhi peluang persetujuan di DPR.

Kekalahan tersebut juga berlangsung saat pemilih marah terhadap perang Iran dan kenaikan harga bahan bakar. Presiden Donald Trump mengatakan perang dan harga bensin menjadi faktor dalam hasil pemilu, sembari tetap membela operasi militer terhadap Teheran.

Dalam wawancara yang dirujuk bahan pembanding, Trump juga menyebut meningkatnya ketidaksukaan warga terhadap Israel sebagai salah satu faktor yang merugikan Republik. Penjelasan itu memperlihatkan bahwa hasil pemilu dibentuk oleh lebih dari satu isu, termasuk konflik luar negeri dan biaya bahan bakar yang dirasakan pemilih.

Trump tetap membela Hegseth

Trump menyatakan dukungan kepada Menhan pada Senin. Ia memuji kinerja Hegseth dan mengklaim pemerintahannya menang dalam perang di Venezuela dan Iran.

Trump merujuk pada operasi yang menangkap pemimpin Venezuela Nicolas Maduro pada Januari lalu serta konflik dengan Teheran yang telah berlangsung selama delapan bulan dan belum selesai. Saat ditanya tentang kemungkinan Hegseth dimakzulkan, Trump berkata, “Ya, saya akan tetap mendukungnya.”

Pemimpin Demokrat di DPR Hakeem Jeffries, yang diperkirakan menjadi Ketua DPR pada Januari, menyatakan dukungan penuh terhadap pemakzulan. Ia menuduh Hegseth menyalahgunakan kekuasaan dan merancang perang di Iran yang sembrono serta mahal.

Perbedaan sikap itu menempatkan dukungan internal Republik sebagai faktor penting menjelang pemungutan suara. DPR dapat mempertimbangkan delapan pasal yang diajukan Massie paling cepat pada Rabu, sementara tahap penentuan nasib jabatan Hegseth akan bergantung pada proses di Senat.