Tito Karnavian Tegaskan Tak Ikut Campur Urusan Polri Sejak 2019

JAKARTA — Tito Karnavian menegaskan tidak lagi ikut campur urusan kepolisian sejak 2019, saat ia mengakhiri masa tugas sebagai Kapolri. Menteri Dalam Negeri itu menyampaikan penjelasan tersebut di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (9/11/2026), setelah ditanya wartawan tentang kedekatannya dengan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Pernyataan Tito muncul di tengah pertanyaan mengenai hubungannya dengan Listyo, yang dalam bahan pemberitaan disebut menjadi tersangka penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Tito mengatakan kini ia berfokus menjalankan tugas sebagai Mendagri, jabatan yang diembannya sejak pemerintahan Joko Widodo dan berlanjut pada pemerintahan Prabowo.

Penegasan itu memberi batas yang jelas antara pengalaman Tito memimpin Polri dan tanggung jawabnya saat ini. Ia menyebut urusan kepolisian kini diawasi pihak yang berwenang, sementara pekerjaannya di Kementerian Dalam Negeri menyita banyak waktu.

Tito menyebut fokusnya kini di pemerintahan

“Saya dari 2019 sudah pensiun baik dari polisi maupun Kapolri. Saya enggak pernah ikut urusan polisi,” kata Tito di Istana Kepresidenan RI.

Tito menjabat Kapolri pada 14 Juli 2016 hingga 23 Oktober 2019. Setelah itu, ia dipercaya masuk kabinet pemerintahan Presiden ketujuh RI Joko Widodo. Ia kemudian tetap menjabat Mendagri ketika pemerintahan berganti kepada Presiden Prabowo Subianto.

Ia mengatakan kepercayaan sebagai Mendagri menjadi tanggung jawab yang dijalankan sepenuhnya. “Tugas saya, saya (menerima) kepercayaan sebagai Mendagri. Saya jalankan dengan sebaik-baiknya dan itu pun telah menyita waktu saya luar biasa, ya. Kegiatannya banyak sekali,” tutur Tito.

Penjelasan tersebut menjawab pertanyaan wartawan tentang anggapan bahwa Tito memiliki kedekatan dengan Listyo. Namun, Tito tidak menguraikan hubungan personalnya dengan Listyo. Ia menekankan bahwa dirinya tidak lagi menangani urusan kepolisian sejak meninggalkan jabatan Kapolri.

Tugas pascabencana di Sumatera

Di luar jabatan Mendagri, Tito juga menyebut dirinya menjalankan tugas sebagai Kepala Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi Pascabencana di Sumatera. Peran itu menambah tanggung jawabnya di pemerintahan, selain pekerjaan yang ia sebut telah menyita banyak waktu.

Bagi publik, batas tugas yang disampaikan Tito penting karena pertanyaan yang diajukan menyangkut hubungan pejabat pemerintahan dengan pimpinan kepolisian dan isu penyadapan presiden. Tito menyatakan urusan Polri memiliki pengawasan tersendiri, bukan menjadi bagian dari pekerjaannya sebagai Mendagri.

“(Saya) dipercaya oleh Pak Prabowo menjadi Mendagri. Saya laksanakan juga dengan semaksimal saya. Jadi, kalau untuk urusan polisi sudah ada yang mengawasi sendiri,” ucap Tito.

Periode Tito sebagai Kapolri berakhir pada 23 Oktober 2019. Ia menyatakan sejak 2019 tidak lagi ikut campur dalam urusan kepolisian.