Legitimasi Gibran Dipersoalkan PDI-P Lewat Tiga Catatan Kritis

BLITAR — Legitimasi Gibran menjadi sorotan setelah PDI-P menyampaikan tiga catatan kritis terkait kelayakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai pemimpin. Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyampaikan penilaian itu di Blitar, Minggu (8/11/2026), saat partainya menjalin dialog dengan fraksi-fraksi lain di DPR.

Polemik ini menyangkut dokumen pendidikan Gibran dan proses pencalonannya pada Pemilu 2024. PDI-P menilai persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti secara politik, sementara Fraksi PKB di MPR meminta penyelesaiannya mengikuti mekanisme hukum dan konstitusi.

Tiga catatan PDI-P soal legitimasi Gibran

Hasto menyebut catatan pertama berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023. Putusan itu memperluas syarat batas usia calon presiden dan calon wakil presiden, yang oleh PDI-P dinilai sebagai akrobat hukum.

Catatan kedua menyangkut pelaksanaan pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan pilkada pada 2024. PDI-P menilai berbagai proses tersebut diwarnai penyalahgunaan kekuasaan.

Catatan ketiga adalah aturan yang disebut PDI-P sebagai “pasal selundupan”. Partai itu merujuk Pasal 18 Ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

Ketentuan tersebut memberi pengecualian penyerahan bukti kelulusan SMA bagi bakal calon yang tidak memiliki bukti kelulusan dari sekolah asing di luar negeri, selama calon itu sudah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi. Menurut uraian dalam bahan perkara, aturan itu memungkinkan Gibran maju sebagai calon wakil presiden tanpa menunjukkan ijazah SMA atau sederajat.

Polemik kembali mencuat setelah Mahkamah Agung membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran. Dokumen itu sebelumnya dipakai koalisi partai pengusung saat mendaftarkannya sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Dialog politik berlanjut di DPR

Hasto mengatakan PDI-P sedang berkomunikasi dengan fraksi-fraksi di DPR untuk membahas langkah politik berikutnya. Wacana pemakzulan Gibran juga kembali mengemuka setelah pembatalan dokumen tersebut dan mencuatnya kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Namun, komunikasi antarfraksi belum berarti ada kesepakatan mengenai pemakzulan. Saat ditanya tentang kesamaan pandangan delapan fraksi, Hasto mengatakan dialog masih berlangsung dan menilai persoalan itu tidak bisa ditoleransi.