Legitimasi Gibran Dipersoalkan PDI-P Lewat Tiga Catatan Kritis

“Dari tiga aspek ini saja, maka otomatis yang bersangkutan sudah tidak memiliki legitimasi sebagai sosok pemimpin. Tidak hanya proses dari Saudara Gibran yang cacat, tetapi juga syarat-syarat untuk menjadi pemimpin, baik dari aspek usia maupun ijazah, ternyata kan tidak dipenuhi,” kata Hasto di sela-sela Soekarno Run Blitar 2026.

Bagi masyarakat, inti persoalannya bukan hanya perselisihan antarpartai. Keabsahan dokumen pendidikan dan aturan pencalonan menyentuh kepastian bahwa persyaratan jabatan publik diterapkan setara, sekaligus memengaruhi kepercayaan terhadap lembaga penyelenggara negara.

PKB meminta penyelesaian lewat hukum

Fraksi PKB di MPR menilai polemik dokumen pendidikan Gibran tidak semestinya berhenti sebagai perdebatan politik atau urusan administrasi. Ketua Fraksi PKB MPR Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz mengatakan persoalan itu perlu diselesaikan melalui mekanisme hukum dan konstitusi.

Neng Eem mengaitkan prinsip tersebut dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum. Ia juga merujuk Pasal 27 Ayat (1) mengenai kesamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, serta Pasal 28D Ayat (1) tentang kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Menurut Neng Eem, persyaratan jabatan publik berkaitan dengan legitimasi demokrasi dan kepercayaan masyarakat, bukan sekadar kelengkapan administrasi. Ia mengingatkan pejabat agar memberi teladan dalam menaati aturan.

“Jangan sampai masyarakat memiliki kesan bahwa hukum berlaku berbeda antara rakyat biasa dan pejabat. Justru pejabat publik harus memberikan contoh paling awal dalam menaati aturan. Keteladanan itu penting karena kepercayaan masyarakat terhadap negara dibangun dari integritas orang-orang yang menjalankan kekuasaan,” kata Neng Eem.