Gibran dan Putusan MK-MA: NasDem Dorong Proses Konstitusional

JAKARTA — Hermawi Taslim menyatakan opsi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur atau digantikan sama-sama dapat dipilih, tetapi harus mengikuti konstitusi. Sekretaris Jenderal Partai NasDem itu menyampaikan sikap tersebut pada Senin (9/11/2026), menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang menjadi sorotan.

Sikap NasDem belum menentukan pilihan bagi Gibran. Partai itu mendukung proses yang dinilai sesuai konstitusi, sementara DPR masih menunggu salinan resmi putusan MA sebelum membahas tindak lanjut secara formal.

NasDem serahkan pilihan kepada Gibran

Hermawi mengatakan kedua opsi memiliki dasar untuk dipertimbangkan, sepanjang prosesnya mengikuti aturan konstitusi. Ia menegaskan NasDem tidak mengarahkan Gibran untuk memilih salah satu jalan.

“Keduanya bagus (mundur atau digantikan) yang jelas diproses sesuai konstitusi,” kata Hermawi saat dihubungi pada Senin (9/11/2026).

Ia juga menyatakan NasDem menerima opsi mana pun selama prosesnya konstitusional. “Ya, terserah Gibran, yang jelas putusan MA dan MK harus diproses lebih lanjut sesuai dengan konstitusi. NasDem mendukung proses yang konstitusional,” ujarnya.

Pernyataan itu menempatkan cara menindaklanjuti putusan sebagai pokok persoalan. NasDem belum menyebut pilihan tertentu terkait kelanjutan jabatan Gibran.

Putusan MA menunggu pembahasan DPR

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya mengatakan DPR akan menindaklanjuti putusan MA setelah masa reses berakhir. Putusan itu menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA milik Gibran tidak sah.

Dasco menyebut pembahasan masih berlangsung secara informal di antara fraksi-fraksi. Sejumlah anggota DPR, katanya, ingin menyampaikan aspirasi mengenai persoalan wakil presiden melalui mekanisme resmi lembaga.

“Ya, itu secara informal masih pembahasan lintas fraksi, karena memang masih belum masuk masa sidang dan mereka minta dalam forum yang diatur secara mekanisme, mereka akan minta pembahasan secara resmi,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Masa reses DPR disebut akan berakhir pada hari berikutnya. Namun, pembukaan masa sidang belum otomatis berarti pembahasan langsung dimulai. DPR masih menunggu salinan resmi putusan MA terkait suket tersebut.

Putusan MK dan MA harus diproses sesuai konstitusi

Dasco mengatakan proses lanjutan baru dapat berjalan setelah masa sidang DPR dibuka. Ia menyebut berbagai pihak dan anggota lintas fraksi telah menyampaikan keinginan untuk mengajukan aspirasi melalui mekanisme di DPR.

“Ya, kan besok itu baru pembukaan masa sidang, sehingga proses-proses yang lain tentunya baru bisa berjalan kalau masa sidang DPR RI kemudian sudah berjalan,” ujar Dasco.

Ia menambahkan DPR akan menentukan sikap pada waktunya. “Oleh karena itu, kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang. Untuk apa yang terjadi pada saat ini, nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” katanya.

Bagi publik, langkah DPR akan menjadi bagian penting dari tindak lanjut putusan yang memicu perdebatan tentang posisi Gibran. Putusan MA memerintahkan penarikan dan pemusnahan dokumen suket, tetapi DPR dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah belum mengambil langkah konkret. Pembahasan resmi DPR masih menunggu dimulainya masa sidang dan diterimanya salinan putusan MA.