Legitimasi Gibran Dipersoalkan PDI-P Lewat Tiga Catatan Kritis

BLITAR — Legitimasi Gibran menjadi sorotan setelah PDI-P menyampaikan tiga catatan kritis terkait kelayakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai pemimpin. Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyampaikan penilaian itu di Blitar, Minggu (8/11/2026), saat partainya menjalin dialog dengan fraksi-fraksi lain di DPR.

Polemik ini menyangkut dokumen pendidikan Gibran dan proses pencalonannya pada Pemilu 2024. PDI-P menilai persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti secara politik, sementara Fraksi PKB di MPR meminta penyelesaiannya mengikuti mekanisme hukum dan konstitusi.

Tiga catatan PDI-P soal legitimasi Gibran

Hasto menyebut catatan pertama berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023. Putusan itu memperluas syarat batas usia calon presiden dan calon wakil presiden, yang oleh PDI-P dinilai sebagai akrobat hukum.

Catatan kedua menyangkut pelaksanaan pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan pilkada pada 2024. PDI-P menilai berbagai proses tersebut diwarnai penyalahgunaan kekuasaan.

Catatan ketiga adalah aturan yang disebut PDI-P sebagai “pasal selundupan”. Partai itu merujuk Pasal 18 Ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

Ketentuan tersebut memberi pengecualian penyerahan bukti kelulusan SMA bagi bakal calon yang tidak memiliki bukti kelulusan dari sekolah asing di luar negeri, selama calon itu sudah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi. Menurut uraian dalam bahan perkara, aturan itu memungkinkan Gibran maju sebagai calon wakil presiden tanpa menunjukkan ijazah SMA atau sederajat.

Polemik kembali mencuat setelah Mahkamah Agung membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran. Dokumen itu sebelumnya dipakai koalisi partai pengusung saat mendaftarkannya sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Dialog politik berlanjut di DPR

Hasto mengatakan PDI-P sedang berkomunikasi dengan fraksi-fraksi di DPR untuk membahas langkah politik berikutnya. Wacana pemakzulan Gibran juga kembali mengemuka setelah pembatalan dokumen tersebut dan mencuatnya kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Namun, komunikasi antarfraksi belum berarti ada kesepakatan mengenai pemakzulan. Saat ditanya tentang kesamaan pandangan delapan fraksi, Hasto mengatakan dialog masih berlangsung dan menilai persoalan itu tidak bisa ditoleransi.

“Dari tiga aspek ini saja, maka otomatis yang bersangkutan sudah tidak memiliki legitimasi sebagai sosok pemimpin. Tidak hanya proses dari Saudara Gibran yang cacat, tetapi juga syarat-syarat untuk menjadi pemimpin, baik dari aspek usia maupun ijazah, ternyata kan tidak dipenuhi,” kata Hasto di sela-sela Soekarno Run Blitar 2026.

Bagi masyarakat, inti persoalannya bukan hanya perselisihan antarpartai. Keabsahan dokumen pendidikan dan aturan pencalonan menyentuh kepastian bahwa persyaratan jabatan publik diterapkan setara, sekaligus memengaruhi kepercayaan terhadap lembaga penyelenggara negara.

PKB meminta penyelesaian lewat hukum

Fraksi PKB di MPR menilai polemik dokumen pendidikan Gibran tidak semestinya berhenti sebagai perdebatan politik atau urusan administrasi. Ketua Fraksi PKB MPR Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz mengatakan persoalan itu perlu diselesaikan melalui mekanisme hukum dan konstitusi.

Neng Eem mengaitkan prinsip tersebut dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum. Ia juga merujuk Pasal 27 Ayat (1) mengenai kesamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, serta Pasal 28D Ayat (1) tentang kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Menurut Neng Eem, persyaratan jabatan publik berkaitan dengan legitimasi demokrasi dan kepercayaan masyarakat, bukan sekadar kelengkapan administrasi. Ia mengingatkan pejabat agar memberi teladan dalam menaati aturan.

“Jangan sampai masyarakat memiliki kesan bahwa hukum berlaku berbeda antara rakyat biasa dan pejabat. Justru pejabat publik harus memberikan contoh paling awal dalam menaati aturan. Keteladanan itu penting karena kepercayaan masyarakat terhadap negara dibangun dari integritas orang-orang yang menjalankan kekuasaan,” kata Neng Eem.