Tito Karnavian Tak Dicekal ke Luar Negeri, Ini Penjelasan Imigrasi

JAKARTA — Tito Karnavian tidak dicekal ke luar negeri, kata Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko pada Senin. Imigrasi tidak menerima permohonan pencegahan atas nama Menteri Dalam Negeri itu dari aparat penegak hukum.

Klarifikasi ini disampaikan setelah nama Tito ramai dicari dan dikaitkan dengan rumor dugaan penyadapan yang melibatkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Ketidakhadiran Tito dalam pertemuan mantan Kapolri dengan Presiden Prabowo Subianto turut memicu spekulasi.

Status pencekalan Tito Karnavian

Hendarsam menyampaikan keterangan melalui status WhatsApp sebagai jawaban atas pertanyaan awak media. Ia menegaskan, hingga saat itu tidak ada permohonan pencegahan dari aparat penegak hukum untuk membatasi perjalanan Tito ke luar negeri.

“Halo rekan-rekan. Karena banyaknya pertanyaan tentang status cekal Pak TK, dengan ini kami informasikan, sampai saat ini tidak ada permohonan pencegahan atas nama Pak TK dari APH,” tulis Hendarsam.

Pencegahan ke luar negeri dalam perkara seperti ini memerlukan permohonan resmi dari aparat penegak hukum. Tanpa permohonan tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi tidak menetapkan pencegahan terhadap Tito berdasarkan informasi yang disampaikan Hendarsam.

Keterangan itu menjawab pertanyaan tentang status perjalanan Tito, tetapi tidak membenarkan rumor dugaan penyadapan. Isu tersebut ramai dibicarakan setelah Tito dan mantan Kapolri Idham Azis tidak terlihat dalam pertemuan 10 mantan Kapolri dengan Presiden Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, pada Minggu (8/11).

Tito hadir di Istana dan tegaskan tugasnya

Spekulasi mengenai ketidakhadiran Tito kemudian mereda setelah ia tampak mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin. Dalam kesempatan yang sama, Tito memberi keterangan pers mengenai sejumlah persoalan daerah.

Ia membahas percepatan penanganan bencana di Sumatera, bantuan bagi madrasah dan pondok pesantren terdampak, serta proyeksi dana pemulihan bencana Sumatera. Angka yang disampaikan untuk kebutuhan pemulihan itu mencapai Rp42 triliun pada 2027.

Fokus Tito, menurut penjelasannya, kini berada pada tugas sebagai Menteri Dalam Negeri. Ia mengatakan sudah tidak mengurusi institusi kepolisian sejak pensiun dari jabatan Kapolri pada 2019.

“Saya dari 2019 sudah pensiun baik dari polisi maupun Kapolri. Saya enggak pernah ikut urusan polisi. Tugas saya, saya (menerima) kepercayaan sebagai Mendagri. Saya jalankan dengan sebaik-baiknya dan itu pun telah menyita waktu saya luar biasa ya. Kegiatannya banyak sekali,” kata Tito di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada Senin malam.

Klarifikasi Imigrasi dan kehadiran Tito di Istana memberi dua informasi konkret di tengah rumor: tidak ada permohonan pencegahan atas namanya, dan ia mengikuti agenda pemerintahan bersama Presiden. Bagi masyarakat, pembedaan antara rumor dan tindakan resmi penting karena status pencekalan menyangkut kebebasan seseorang untuk bepergian ke luar negeri.

Sementara itu, Tito juga menyampaikan proyeksi dana pemulihan bencana Sumatera sebesar Rp42 triliun pada 2027.