Impor KRL Batal, KAI Siapkan 23 Rangkaian Baru dalam 3 Tahun

JAKARTA — Impor KRL bekas dari Jepang batal, sementara PT Kereta Api Indonesia (KAI) menargetkan 23 rangkaian kereta baru tersedia dalam dua sampai tiga tahun ke depan. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi akan meminta penjelasan Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengenai skema pengadaan pengganti.

Pembatalan itu menempatkan kebutuhan armada dan keselamatan penumpang sebagai perhatian utama. Dudy menyerahkan keputusan bisnis pengadaan kepada KAI, tetapi meminta perusahaan mempertimbangkan kemampuan industri dalam negeri.

Impor KRL batal, kebutuhan armada mendesak

Dudy mengatakan belum berbicara dengan Bobby mengenai keputusan untuk tidak melanjutkan rencana impor. Ia menyampaikan hal itu di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (9/11/2026), dan ingin mengetahui alasan serta rencana KAI berikutnya.

“Saya ingin tahu makanya, apakah tidak mengimpor bekas itu seperti apa,” kata Dudy.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin sebelumnya menyatakan perusahaan tidak akan mengimpor KRL bekas dari Jepang. KAI akan mengandalkan pengadaan kereta baru dan melibatkan produsen dalam negeri, termasuk PT Industri Kereta Api (INKA).

Bobby menyebut KAI membutuhkan 23 trainset, yakni rangkaian kereta yang beroperasi sebagai satu unit. Dari jumlah itu, delapan rangkaian masuk kebutuhan mendesak. Perusahaan menargetkan seluruh kebutuhan tersebut terpenuhi dalam dua sampai tiga tahun.

Target itu memberi gambaran tantangan setelah impor bekas dibatalkan: KAI perlu memenuhi kebutuhan armada baru sambil menentukan sumber produksi dan waktu pengadaan. Bagi penumpang, kecepatan pemenuhan menjadi penting karena tambahan rangkaian dibutuhkan untuk mendukung layanan kereta.

Keselamatan dan industri dalam negeri

Dudy menilai pilihan pengadaan perlu mempertemukan kebutuhan operasional KAI dengan kapasitas industri nasional. Ia menegaskan ukuran terpenting bukan sekadar asal kereta, melainkan kelayakan dan keselamatannya bagi masyarakat.

“Yang paling penting buat saya adalah bagaimana masyarakat bisa mendapatkan kereta yang baik, yang sesuai dengan standar keselamatan,” ujar Dudy.

Menurut Dudy, KAI dapat menentukan keputusan bisnisnya sendiri. Namun, ia meminta perusahaan berkomunikasi dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan saat mempertimbangkan skema pengadaan, termasuk pemanfaatan produksi domestik.