Dana Kepulauan Diusulkan DPR untuk Perkuat Layanan Dasar

AMBON — Dana kepulauan diusulkan anggota Komisi III DPR RI Mercy Chriesty Barends melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan pada Senin (9/11), untuk membantu wilayah kepulauan seperti Maluku mengatasi ketimpangan pembangunan dan keterbatasan pendanaan.

Usulan itu dapat membuka dukungan pendanaan di luar transfer ke daerah yang berlaku umum. Bagi masyarakat, skema tersebut ditujukan untuk memperkuat akses terhadap layanan dasar di wilayah yang terpisah oleh laut dan menghadapi kendala konektivitas.

Mercy mengatakan karakter geografis menjadi alasan utama perlunya aturan khusus. Wilayah kepulauan memiliki laut lebih luas daripada daratan, ribuan pulau, serta tantangan untuk menghubungkan satu pulau dengan pulau lain.

Dana kepulauan masuk usulan RUU

RUU Daerah Kepulauan dirancang dengan pendekatan lex specialis, yakni pengaturan hukum khusus yang mempertimbangkan kondisi tertentu. Dalam rancangan itu, karakter geografis, keterbatasan infrastruktur, konektivitas, dan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat menjadi pertimbangan.

“Yang menjadi kekhususan pertama adalah karakteristik geografisnya. Luas laut lebih besar dari luas darat, kemudian kendala geografis yang begitu rumit, pulau-pulau yang jumlahnya ribuan, serta tantangan konektivitas,” kata Mercy melalui keterangan tertulis yang diterima di Ambon, Senin (9/11).

Kondisi tersebut berpengaruh langsung pada jangkauan layanan publik dan pelaksanaan pembangunan. Pemerintah daerah di wilayah kepulauan perlu melayani masyarakat yang tersebar di pulau-pulau, sementara akses antarpulau menjadi tantangan tersendiri.

Ini soal akses.

Karena itu, dana khusus yang diusulkan akan mempertimbangkan beban pelayanan publik dan kebutuhan pembangunan daerah kepulauan. Gagasan tersebut berbeda dari pola transfer ke daerah yang berlaku umum, menurut Mercy.

Aturan pendanaan dinilai belum menjawab kebutuhan

Mercy menilai mekanisme pemerintahan daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 belum sepenuhnya mengatasi persoalan struktural wilayah kepulauan. Ia berpandangan, pengaturan kewenangan daerah dan dukungan pendanaan perlu menyesuaikan kebutuhan wilayah dengan kondisi geografis yang berbeda dari daerah daratan.

“Karena itu, diperlukan instrumen pendanaan khusus berupa dana kepulauan di luar mekanisme transfer ke daerah yang berlaku umum,” ujarnya.

Jika usulan itu masuk dalam aturan, pemerintah daerah diharapkan mendapat dukungan lebih memadai untuk memperluas akses layanan dasar. Dampak yang dituju mencakup penguatan infrastruktur, konektivitas antarpulau, pelayanan publik, serta pengembangan sektor maritim.

Bagi warga, arti kebijakan ini akan terlihat pada kemampuan pemerintah daerah menjangkau kebutuhan layanan di pulau-pulau yang selama ini terkendala jarak dan konektivitas. Namun, dukungan pendanaan itu masih berupa usulan dalam RUU Daerah Kepulauan. Mercy menyebut dana kepulauan perlu berdiri di luar mekanisme transfer ke daerah yang berlaku umum.