Gibran dan Hak DPR: PDIP Dorong Usulan Dibahas

JAKARTA — Hak menyatakan pendapat DPR menjadi opsi yang dinilai rasional oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung soal surat penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Pembahasan resmi usulan itu dijadwalkan mulai setelah DPR memasuki masa sidang pada Selasa (10/11).

Bagi DPR, langkah itu berarti membawa polemik ijazah Gibran ke mekanisme kelembagaan, bukan berhenti pada desakan dari kelompok masyarakat. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan usulan dari berbagai pihak akan mulai diproses saat masa sidang dibuka.

Hak DPR soal Gibran masuk pembahasan

Hasto menyebut PDIP menerima aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat yang meminta partai ikut mendorong hak menyatakan pendapat di DPR. Ia mengatakan partainya juga telah berkomunikasi dengan sejumlah pihak mengenai usulan tersebut.

“Sehingga banyak yang kemudian mengusulkan bahwa hak menyatakan pendapat itu merupakan pilihan yang paling rasional saat ini,” ujar Hasto di Sekolah Partai, Jakarta, Senin (9/11).

Hasto menilai mekanisme itu dapat menjadi instrumen bagi DPR untuk menjalankan hak konstitusionalnya. Namun, usulan yang disampaikan masyarakat belum otomatis menjadi sikap resmi parlemen. Prosesnya harus mengikuti aturan dan memperoleh dukungan di DPR.

Dampaknya, polemik yang berawal dari dokumen pendidikan Gibran kini berpotensi dibahas melalui proses politik dan hukum di lembaga legislatif. Perkembangan pembahasan akan menentukan apakah usulan tersebut memperoleh dukungan yang cukup untuk dilanjutkan.

Aturan dan syarat pengajuan

Hak menyatakan pendapat tercantum dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 79 ayat (1) serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Aturan itu memberi DPR ruang menyampaikan pendapat atas sejumlah persoalan, termasuk dugaan pelanggaran hukum oleh presiden atau wakil presiden.

Ketentuan tersebut mencakup dugaan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau keadaan ketika presiden maupun wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat jabatan. Penyebutan dasar hukum itu tidak dengan sendirinya menetapkan adanya pelanggaran oleh Gibran.

Usulan hak menyatakan pendapat harus diajukan sedikitnya 25 anggota DPR. Agar menjadi sikap resmi, usulan itu perlu disetujui dalam Rapat Paripurna yang dihadiri minimal 2/3 dari jumlah anggota DPR.