Gibran dan Hak DPR: PDIP Dorong Usulan Dibahas

Angka dukungan dan kehadiran itu menjadi tahapan penting bagi pihak yang mendorong penggunaan hak tersebut. Aspirasi publik maupun komunikasi antarfraksi belum menggantikan pemungutan keputusan di forum resmi DPR.

Dasco tunggu masa sidang dibuka

Dasco mengatakan DPR telah menerima masukan dari organisasi masyarakat sipil dan anggota parlemen lintas fraksi. Karena DPR masih berada dalam masa reses, pembicaraan sejauh ini berlangsung secara informal.

“Nah, oleh karena itu, kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang untuk apa yang terjadi pada saat ini nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” kata Dasco.

Ia menyatakan proses resmi akan dimulai setelah masa sidang dibuka. Dengan demikian, agenda DPR pada Selasa (10/11) menjadi tahap berikutnya yang ditunggu untuk melihat bagaimana usulan tersebut ditangani.

Putusan MA soal surat penyetaraan

Polemik ini berkaitan dengan putusan kasasi MA yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah. Dokumen itu menjadi salah satu syarat pencalonannya dalam Pilpres 2024.

Dalam amar putusannya, MA mengabulkan seluruh gugatan Subhan Palal. Gugatan itu meminta surat keterangan bernomor 9149/D.D1/KS/2019 dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan, serta tergugat dihukum membayar biaya perkara.

Putusan tersebut juga menyebut pembatalan putusan sebelumnya dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Bahan utama mencatat tanggal putusan kasasi sebagai Jumat (30/11).

Secara terpisah, Presiden PKS Almuzzammil Yusuf menilai Gibran sebaiknya mengundurkan diri setelah putusan MK dan MA. Jika tidak, ia menyebut hak menyatakan pendapat DPR sebagai pilihan yang relevan. PKS, menurut Almuzzammil, akan menjalin komunikasi dengan kekuatan politik di parlemen agar aspirasi masyarakat dibahas melalui mekanisme konstitusional.