Gibran dan Hak DPR: PDIP Dorong Proses Usulan di Masa Sidang

JAKARTA — Hak menyatakan pendapat DPR menjadi opsi yang dinilai rasional oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung soal surat penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Pembahasan resmi usulan itu dijadwalkan mulai setelah DPR memasuki masa sidang pada Selasa (10/11).

Bagi DPR, langkah itu berarti membawa polemik ijazah Gibran ke mekanisme kelembagaan, bukan berhenti pada desakan dari kelompok masyarakat. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan usulan dari berbagai pihak akan mulai diproses saat masa sidang dibuka.

Hak DPR soal Gibran masuk pembahasan

Hasto menyebut PDIP menerima aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat yang meminta partai ikut mendorong hak menyatakan pendapat di DPR. Ia mengatakan partainya juga telah berkomunikasi dengan sejumlah pihak mengenai usulan tersebut.

“Sehingga banyak yang kemudian mengusulkan bahwa hak menyatakan pendapat itu merupakan pilihan yang paling rasional saat ini,” ujar Hasto di Sekolah Partai, Jakarta, Senin (9/11).

Hasto menilai mekanisme itu dapat menjadi instrumen bagi DPR untuk menjalankan hak konstitusionalnya. Namun, usulan yang disampaikan masyarakat belum otomatis menjadi sikap resmi parlemen. Prosesnya harus mengikuti aturan dan memperoleh dukungan di DPR.

Dampaknya, polemik yang berawal dari dokumen pendidikan Gibran kini berpotensi dibahas melalui proses politik dan hukum di lembaga legislatif. Perkembangan pembahasan akan menentukan apakah usulan tersebut memperoleh dukungan yang cukup untuk dilanjutkan.

Aturan dan syarat pengajuan

Hak menyatakan pendapat tercantum dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 79 ayat (1) serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Aturan itu memberi DPR ruang menyampaikan pendapat atas sejumlah persoalan, termasuk dugaan pelanggaran hukum oleh presiden atau wakil presiden.

Ketentuan tersebut mencakup dugaan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau keadaan ketika presiden maupun wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat jabatan. Penyebutan dasar hukum itu tidak dengan sendirinya menetapkan adanya pelanggaran oleh Gibran.

Usulan hak menyatakan pendapat harus diajukan sedikitnya 25 anggota DPR. Agar menjadi sikap resmi, usulan itu perlu disetujui dalam Rapat Paripurna yang dihadiri minimal 2/3 dari jumlah anggota DPR.

Angka dukungan dan kehadiran itu menjadi tahapan penting bagi pihak yang mendorong penggunaan hak tersebut. Aspirasi publik maupun komunikasi antarfraksi belum menggantikan pemungutan keputusan di forum resmi DPR.

Dasco tunggu masa sidang dibuka

Dasco mengatakan DPR telah menerima masukan dari organisasi masyarakat sipil dan anggota parlemen lintas fraksi. Karena DPR masih berada dalam masa reses, pembicaraan sejauh ini berlangsung secara informal.

“Nah, oleh karena itu, kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang untuk apa yang terjadi pada saat ini nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” kata Dasco.

Ia menyatakan proses resmi akan dimulai setelah masa sidang dibuka. Dengan demikian, agenda DPR pada Selasa (10/11) menjadi tahap berikutnya yang ditunggu untuk melihat bagaimana usulan tersebut ditangani.

Putusan MA soal surat penyetaraan

Polemik ini berkaitan dengan putusan kasasi MA yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah. Dokumen itu menjadi salah satu syarat pencalonannya dalam Pilpres 2024.

Dalam amar putusannya, MA mengabulkan seluruh gugatan Subhan Palal. Gugatan itu meminta surat keterangan bernomor 9149/D.D1/KS/2019 dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan, serta tergugat dihukum membayar biaya perkara.

Putusan tersebut juga menyebut pembatalan putusan sebelumnya dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Bahan utama mencatat tanggal putusan kasasi sebagai Jumat (30/11).

Secara terpisah, Presiden PKS Almuzzammil Yusuf menilai Gibran sebaiknya mengundurkan diri setelah putusan MK dan MA. Jika tidak, ia menyebut hak menyatakan pendapat DPR sebagai pilihan yang relevan. PKS, menurut Almuzzammil, akan menjalin komunikasi dengan kekuatan politik di parlemen agar aspirasi masyarakat dibahas melalui mekanisme konstitusional.

Proses di DPR kini menunggu pembukaan masa sidang dan tindak lanjut resmi atas usulan yang telah diterima.