Hak Menyatakan Pendapat Gibran Jadi Sorotan Jelang Sidang DPR

JAKARTA — Hak menyatakan pendapat Gibran menjadi sorotan saat DPR menggelar rapat paripurna pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 pada Selasa (10/11/2026) pukul 09.30 WIB di Jakarta. Agenda sidang belum memastikan usulan itu akan dibahas.

Sidang yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani akan membuka kembali kegiatan parlemen setelah masa reses. Keputusan DPR atas polemik surat keterangan penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat menentukan apakah tuntutan politik itu masuk ke proses formal di parlemen.

Agenda paripurna dan wacana hak DPR

Rapat Paripurna DPR RI Ke-11 dijadwalkan memuat pidato pembukaan masa persidangan dari Puan. Dalam pidato semacam ini, pimpinan DPR biasanya memaparkan rencana kerja dan agenda prioritas untuk fungsi legislasi, anggaran, serta pengawasan.

Belum ada kepastian dalam agenda yang disampaikan bahwa hak menyatakan pendapat mengenai Gibran akan langsung diproses. Namun, isu itu mengemuka setelah putusan kasasi Mahkamah Agung terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran dan dorongan sejumlah pihak agar DPR menindaklanjutinya.

Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie meminta pimpinan partai yang memiliki fraksi di DPR mempertimbangkan tuntutan masyarakat untuk memproses pemakzulan Gibran sebagai wakil presiden. Jimly menilai putusan Mahkamah Konstitusi dan kasasi MA dapat menjadi dasar untuk membahas langkah politik tersebut di parlemen.

“Supaya ada penyelesaian keributan yang nggak habis-habis ini, gitu loh. Nanti mengganggu stabilitas pemerintahan selama 3 tahun,” kata Jimly seusai menghadiri Aksi Rakyat Bela Indonesia di lapangan Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta, Minggu (8/11/2026).

Dorongan lintas partai dan mekanisme parlemen

Seruan agar DPR memakai hak menyatakan pendapat juga muncul dari PDIP dan PKS. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut partainya menerima aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat yang meminta mekanisme itu digunakan untuk merespons polemik pendidikan Gibran. Hasto menyampaikan pandangan tersebut di Sekolah Partai, Jakarta, Senin (9/11).

Presiden PKS Almuzzammil Yusuf menilai Gibran akan bijaksana jika mengundurkan diri. Jika tidak, menurut Almuzzammil, DPR dapat menggunakan hak menyatakan pendapat sesuai aturan konstitusi dan perundang-undangan. Ia juga menekankan perlunya komunikasi antarfraksi, karena PKS tidak dapat menjalankan langkah parlemen itu sendirian.

Hak menyatakan pendapat merupakan salah satu hak DPR. Dalam keterangan Hasto, mekanisme tersebut berkaitan dengan ketentuan UUD 1945 dan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Hak itu dapat digunakan antara lain untuk menyikapi dugaan pelanggaran hukum oleh presiden atau wakil presiden.

Usulan tersebut tidak otomatis menjadi sikap resmi DPR. Prosesnya membutuhkan dukungan anggota parlemen dan keputusan melalui rapat paripurna. Karena itu, komunikasi lintas fraksi dan agenda pimpinan DPR akan menentukan apakah dorongan politik tersebut berlanjut ke pembahasan kelembagaan.

Dampak keputusan bagi polemik Gibran

Bagi masyarakat, keputusan DPR menentukan apakah polemik surat penyetaraan pendidikan Gibran bergerak ke jalur formal parlemen atau tetap menjadi perdebatan politik di luar proses tersebut. Jika dibahas, DPR harus menempuh mekanisme yang berlaku; jika tidak, tuntutan dari kelompok masyarakat dan partai politik belum berubah menjadi keputusan lembaga.

Perbedaan tahap itu penting. Pernyataan dukungan dari partai dan pakar hukum menunjukkan adanya dorongan politik, tetapi belum membuktikan bahwa DPR telah memulai proses hak menyatakan pendapat. Agenda paripurna pagi ini menjadi perhatian karena dapat memberi petunjuk mengenai prioritas kerja parlemen setelah masa persidangan dibuka.

Puan dijadwalkan menyampaikan pidato pembukaan pada rapat tersebut. Sikap pimpinan dan fraksi-fraksi setelah sidang akan menentukan apakah usulan terkait Gibran masuk ke agenda pembahasan DPR berikutnya.