Suket Gibran Dibatalkan MA, Putusan Kasasi 742 K/TUN/2026

JAKARTA — Suket Gibran dibatalkan Mahkamah Agung dalam putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 yang diunggah lengkap pada Selasa, 10 November 2026. Putusan itu memerintahkan pencabutan surat penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Keputusan tersebut membuat surat keterangan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 2019 tidak lagi berlaku. MA mengabulkan kasasi yang diajukan H.M. Subhan setelah menilai dasar penerbitan surat itu tidak membuktikan Gibran menamatkan jenjang pendidikan yang disetarakan.

MA soroti dokumen dasar penyetaraan

Dalam pertimbangannya, MA menyebut dokumen berupa catatan kehadiran perkuliahan dan penjelasan nilai tidak membuktikan kelulusan dari jenjang pendidikan tertentu. Majelis juga menyatakan tidak menemukan bukti ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan dengan SMA atau SMK.

“Tegasnya, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat,” tulis MA dalam putusan.

Menurut majelis, penyetaraan pendidikan berkurikulum internasional atau negara lain dengan kurikulum nasional tanpa bukti tamat belajar menunjukkan kurangnya kecermatan. MA menilai tindakan Dirjen Dikdasmen dalam menerbitkan keputusan itu melanggar asas kecermatan formal.

Dampaknya langsung pada status administrasi surat tersebut: MA menyatakan Surat Keterangan Dirjen Dikdasmen Kemendikbud Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 batal dan mewajibkan tergugat mencabutnya. Putusan ini juga menempatkan ketepatan dokumen pendidikan sebagai dasar penting dalam keputusan penyetaraan.

Suket Gibran dan pertimbangan hak gugat

MA turut menilai gugatan itu menyangkut kepentingan yang lebih luas daripada kontestasi politik. Majelis berpendapat orang yang memiliki hak memilih dan dipilih patut mendapat hak untuk menggugat pelanggaran administrasi yang berkaitan dengan kepentingan bangsa.

Majelis juga mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 5 Oktober 2026 sebagai fakta hukum baru. Menurut MA, putusan MK tersebut mengubah keadaan hukum dan berpengaruh terhadap objek sengketa.

Perubahan itu menjadi alasan MA mengesampingkan keberatan tergugat soal gugatan yang dianggap kedaluwarsa dan kurang pihak. Majelis memilih menguji substansi perkara dengan mengutamakan keadilan substantif, bukan berhenti pada persoalan prosedur.

“Dengan demikian, eksepsi-eksepsi Termohon Kasasi dahulu Tergugat tidak beralasan hukum,” bunyi petikan putusan MA.

Putusan pengadilan sebelumnya dibatalkan

MA membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 130/B/2026/PT.TUN/JKT pada 12 Agustus 2026. Putusan tingkat banding itu sebelumnya menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT pada 12 Mei 2026.

Setelah membatalkan putusan banding, MA mengadili sendiri perkara tersebut dan mengabulkan permohonan kasasi H.M. Subhan. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tercatat sebagai tergugat atau termohon dalam perkara ini.

Majelis yang memutus perkara terdiri atas Prof. Yulius sebagai ketua bersama hakim anggota Maftuf Effendi dan Heri Sugiharto. Putusan diambil dalam rapat permusyawaratan pada Jumat, 30 Oktober 2026, sebelum dikirim ke pengadilan pengaju dan dimutasi pada 10 November 2026.