Gibran dan Ijazah: Tekanan Politik di Luar PTUN

JAKARTA — Polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka kini menghadapkan Wakil Presiden itu pada dua tekanan sekaligus: pembuktian hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan tuntutan politik yang menurut peneliti senior Citra Institute Efriza terus bergerak.

Efriza menilai langkah membawa persoalan ijazah ke PTUN belum tentu meredakan tekanan publik maupun dinamika di parlemen. Dampaknya, proses hukum yang berjalan tidak otomatis menghentikan desakan politik terhadap Gibran.

Persoalan ini mengemuka setelah Gibran menyatakan akan menempuh proses hukum untuk membuktikan dokumen pendidikannya. Pada Selasa, 10 November 2026, ia juga menyampaikan rencana berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait kemungkinan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Gibran dan ijazah di tengah tekanan politik

Efriza mengatakan langkah hukum tersebut dapat dibaca sebagai upaya mempertahankan legitimasi sekaligus menunda keputusan politik yang lebih besar. Namun, menurut dia, tekanan dari masyarakat dan elite partai punya irama sendiri dan tidak harus menunggu perkara di PTUN selesai.

“Permintaan waktu untuk membuktikan ijazah di PTUN bisa saja dipandang sebagai upaya mempertahankan legitimasi sekaligus menunda keputusan politik yang lebih besar,” kata Efriza kepada JPNN.com, Selasa (10/11).

Ia menilai Gibran sedang menghadapi dua ranah berbeda. Satu berkaitan dengan pembuktian dokumen di jalur hukum, sementara yang lain menyangkut penerimaan publik dan kalkulasi politik di parlemen.

Tekanan itu punya konsekuensi langsung bagi jalannya polemik. Proses di pengadilan dapat berlangsung dengan mekanisme sendiri, tetapi perdebatan politik dan respons masyarakat bisa terus berkembang sebelum ada penyelesaian hukum yang ditunggu Gibran.

“Dia seolah ingin menunjukkan masih memiliki pembelaan hukum. Namun, tekanan politik dari publik dan elite partai tidak bisa begitu saja menunggu proses di PTUN,” ujar Efriza.

Putusan MA dan MK menjadi latar perkara

Perdebatan hukum juga berlangsung setelah putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dokumen pendidikan Gibran. Dalam perkara yang dibahas di sumber pembanding, MA membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA yang diterbitkan pada 2019 dan memerintahkan pencabutan dokumen itu.