JAKARTA — Focus keyword Gibran masih wapres menjadi penegasan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026): Gibran Rakabuming Raka masih menjalankan tugas sebagai wakil presiden. Pernyataan itu muncul setelah Gibran bertemu Presiden Prabowo Subianto dan disebut menyampaikan niat untuk mundur.
Jabatan wakil presiden belum kosong. Yusril mengatakan status Gibran tidak otomatis berakhir karena putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai persoalan pencalonannya.
Perbedaan antara putusan terkait dokumen pendidikan dan status jabatan menjadi inti persoalan. Yusril menyatakan Gibran tetap wakil presiden selama belum berhenti atau diberhentikan.
Gibran masih wapres setelah putusan MA dan MK
Yusril menegaskan putusan kedua lembaga itu tidak dengan sendirinya mengakhiri masa jabatan Gibran. Ia menyampaikan hal tersebut ketika ditanya tentang posisi wakil presiden setelah pertemuan Gibran dengan Prabowo.
“Oh, kalau Wapres juga masih ada, masih menjalankan tugas-tugas sebagai seorang wakil presiden sampai hari ini,” kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan.
Yusril juga menjawab singkat ketika ditanya apakah putusan MA dan MK menggugurkan status Gibran. “Tidak,” ujarnya.
Namun, Yusril menilai putusan MA perlu dibaca dengan cermat karena pertimbangannya menyentuh persoalan demokrasi. Ia mengatakan isi putusan itu membuka kemungkinan pilihan, yakni Gibran berhenti atau diberhentikan, tetapi perkembangan berikutnya masih perlu dilihat.
“Kalau berhenti tidak, diberhentikan tidak, ya namanya tetap dia jadi wakil presiden,” kata Yusril.
Putusan terkait dokumen pendidikan Gibran
Putusan MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan SMA atau sederajat.
Sementara itu, MA menyatakan surat keterangan pendidikan SMA Gibran yang digunakan sebagai salah satu dokumen pencalonan dalam Pemilihan Presiden 2024 tidak sah. Kedua putusan tersebut membahas persoalan dokumen dan pencalonan, sedangkan Yusril menegaskan status jabatan wakil presiden belum berubah.
Polemik juga berkembang pada langkah hukum yang mungkin ditempuh Gibran. Dalam bahan pembanding, Gibran disebut menyatakan akan berjuang melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan peninjauan kembali atas putusan MA.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan membantah klaim bahwa Prabowo menyarankan Gibran menempuh langkah di PTUN. Syahganda menilai pernyataan Yusril mencerminkan pandangan hukum Presiden, tetapi itu merupakan penilaian Syahganda, bukan keterangan langsung dari Prabowo.
MPR memilih pengganti jika jabatan kosong
Yusril menjelaskan, jika Gibran mengundurkan diri dan jabatan wakil presiden menjadi kosong, konstitusi mengatur MPR memilih wakil presiden baru. Proses itu dilakukan paling lambat 60 hari setelah MPR menerima surat dari Presiden yang mengajukan dua nama calon pengganti.
Ketentuan tersebut menjelaskan langkah yang dapat berjalan apabila pengunduran diri terjadi. Untuk saat ini, menurut Yusril, Gibran masih menjalankan tugas dan belum ada kekosongan jabatan. Dampaknya langsung: kabar tentang niat mundur belum berarti posisi wakil presiden telah kosong atau proses pemilihan pengganti sudah dimulai.
Yusril menyebut persoalan putusan MA masih serius dan perkembangan selanjutnya belum dapat dipastikan. “Tapi kita lihatlah apa perkembangan yang akan terjadi pada hari-hari selanjutnya,” katanya.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP