JAKARTA — Wacana Gibran mundur dari jabatan wakil presiden belum mengubah susunan pemerintahan, tetapi Yusril Ihza Mahendra menjelaskan MPR dapat memilih pengganti dalam waktu paling lama 60 hari setelah menerima usulan Presiden.
Yusril, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, menyampaikan mekanisme itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Hingga kini, kata dia, Gibran masih menjabat dan menjalankan tugas sebagai wakil presiden.
Mekanisme Gibran mundur dan pengisian jabatan
Prosesnya dimulai dengan surat pengunduran diri wakil presiden yang ditujukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Setelah menerima surat, MPR akan memberi tahu Presiden Prabowo Subianto sekaligus meminta dua nama calon pengganti beserta dokumen persyaratan.
Presiden kemudian mengajukan dua calon kepada MPR. Lembaga itu dapat menggelar sidang dan memilih wakil presiden baru paling lambat 60 hari setelah menerima surat pengajuan dari Presiden.
“Kalau misalnya Pak Wakil Presiden itu mengundurkan diri, berhenti begitu, memang MPR akan menyurati Pak Presiden untuk mengajukan dua calon wakil presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya dan MPR akan mengadakan pemilihan dalam waktu 60 hari sejak diterima surat dari Pak Presiden itu,” kata Yusril.
Ia juga menjelaskan bahwa pengunduran diri perlu disampaikan secara tertulis kepada MPR. Dengan demikian, wacana atau pernyataan politik saja belum membuat jabatan wakil presiden kosong; tahapan konstitusional harus berjalan lebih dahulu.
Gibran masih menjalankan tugas
Yusril menegaskan belum ada kekosongan jabatan. Gibran masih menjalankan tugasnya, sehingga pembahasan mengenai pengganti belum menjadi proses pemilihan yang sedang berlangsung.
“Kalau berhenti tidak, diberhentikan tidak, ya namanya tetap dia jadi wakil presiden,” ujar Yusril.
Bagi publik, penjelasan ini membedakan isu politik dari perubahan resmi dalam pemerintahan. Selama Gibran belum mengundurkan diri atau diberhentikan, jabatan wakil presiden tetap dipegang olehnya. Jika pengunduran diri benar-benar terjadi, prosesnya melibatkan surat kepada MPR, pengajuan dua calon oleh Presiden, lalu pemilihan di MPR dengan batas waktu yang telah dijelaskan Yusril.
Perhatian terhadap kemungkinan mundur muncul bersamaan dengan polemik ijazah Gibran dan pernyataannya mengenai langkah hukum.
Dalam bahan pemberitaan lain, Gibran disebut menyampaikan rencana berjuang melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait peninjauan kembali atas putusan Mahkamah Agung.
Namun, isu itu tidak serta-merta mengubah statusnya sebagai wakil presiden.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan, dalam pernyataan yang dimuat pada sumber pembanding, membantah bahwa Presiden Prabowo menyarankan Gibran menempuh langkah PTUN. Syahganda menyatakan pandangan Yusril mengenai jalur hukum mencerminkan sikap hukum Presiden. Pernyataan tersebut berkaitan dengan polemik ijazah, bukan keputusan formal tentang pengunduran diri.
Yusril tidak berspekulasi mengenai langkah yang mungkin diambil Gibran, Presiden, DPR, ataupun MPR. Ia meminta publik menunggu perkembangan dan menekankan bahwa penjelasannya hanya menguraikan mekanisme normatif.
“Apa yang akan terjadi pada hari-hari mendatang kita tunggu aja perkembangannya. Saya enggak mau mendahului keadaan,” ucap Yusril.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP