Yanuar PKS Bawa Poster Kritik Gibran di Paripurna DPR

JAKARTA — Yanuar Arif Wibowo, anggota DPR RI dari Fraksi PKS, membentangkan poster yang mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur saat Rapat Paripurna ke-11 masa persidangan II tahun sidang 2026-2027. Aksi itu berlangsung di Gedung Nusantara II, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026).

Poster tersebut memuat kalimat “Mas Gibran Mundur Atau Dimundurkan”. Yanuar membawa pesan itu ke area ruang sidang, lalu kembali memperlihatkannya kepada awak media setelah paripurna selesai.

Aksi itu menjadi cara Yanuar menyampaikan aspirasi yang ia sebut berasal dari masyarakat di daerah pemilihannya. Dampaknya, polemik keabsahan ijazah Gibran kembali dibawa langsung ke ruang publik parlemen, meski agenda paripurna tidak menyediakan sesi interupsi bagi anggota.

Yanuar sebut tak ada sesi interupsi

Yanuar membentangkan poster setelah tiba di lantai dua Gedung Nusantara II, sebelum berjalan menuju eskalator untuk naik ke lantai tiga. Ia tetap membawa poster itu setelah sidang dan mengarahkannya kepada wartawan yang berada di lokasi.

“Ya, karena kan tadi paripurna, anggota tidak ada sesi untuk interupsi. Jadi, ya saya sampaikan sebagai aspirasi dari masyarakat, tentu ya ini bagian dari representasi apa yang dikenal oleh publik,” ujar Yanuar setelah sidang.

Ia menjelaskan tindakannya sebagai bentuk ekspresi dalam menggunakan hak konstitusional anggota legislatif. Pesan yang dibawa berkaitan dengan polemik keabsahan ijazah Gibran, yang menjadi perhatian masyarakat di daerah pemilihan Yanuar.

Poster Gibran dibawa ke paripurna

Peristiwa ini memperlihatkan pilihan seorang anggota DPR untuk menyuarakan sikap di luar sesi interupsi resmi. Poster menjadi sarana penyampaian pesan politiknya di kompleks parlemen, termasuk setelah rapat berakhir.

Dalam keterangan lain mengenai aksi tersebut, Yanuar menyatakan dirinya telah menandatangani mekanisme Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran. Ia juga menyebut ada 12 orang dari PKS yang menandatangani mekanisme itu, dan menyatakan dirinya berada di urutan terakhir.

Hak Menyatakan Pendapat merupakan hak konstitusional anggota DPR untuk menyampaikan sikap terhadap suatu persoalan. Namun, aksi membentangkan poster dan penyebutan tanda tangan itu tidak dengan sendirinya mengubah status jabatan Wakil Presiden; keduanya merupakan bentuk penyampaian sikap politik yang terkait dengan polemik tersebut.

Bagi masyarakat, aksi itu membuat perdebatan mengenai ijazah Gibran kembali terdengar di forum publik dan memperlihatkan adanya upaya membawa aspirasi ke parlemen. Yanuar menyebut aspirasi itu sebagai representasi pandangan yang dikenal publik, sementara poster yang ia tunjukkan menyampaikan tuntutan secara langsung.

Yanuar belum merinci nama anggota PKS lain yang menandatangani mekanisme Hak Menyatakan Pendapat. Langkah berikutnya yang ia sebut dalam keterangannya adalah penyerahan tanda tangan kepada pimpinan DPR.