Hak Menyatakan Pendapat soal Gibran: 25 Penanda Tangan

JAKARTA — Hak Menyatakan Pendapat soal Gibran telah mendapat dukungan lebih dari 25 anggota DPR dari sejumlah fraksi, menurut Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera pada Selasa (10/11/2026). Jumlah itu memenuhi ambang minimal pengajuan yang disebut anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin.

Dukungan lintas fraksi membuat usulan tersebut berpeluang diproses melalui mekanisme DPR. Namun, pimpinan DPR menyatakan akan menampung masukan anggota sebelum menentukan langkah berikutnya.

Dukungan datang dari tujuh fraksi

Mardani mengatakan anggota dari berbagai partai telah ikut menandatangani formulir usulan. Ia menyebut sementara ini perwakilan dari tujuh fraksi sudah membubuhkan tanda tangan.

“Hampir semua partai ada dan sudah lebih dari 25,” kata Mardani saat dihubungi pada Selasa (10/11).

Ia menyatakan lebih dari 10 anggota Fraksi PKS telah menandatangani usulan. Mardani juga memperkirakan mayoritas fraksi sudah berkomunikasi mengenai penggunaan hak tersebut, meski setiap fraksi tetap perlu dimintai keterangan.

“Lebih dari 10. Insyaallah hak menyatakan pendapat jalan terus,” ujar Mardani.

Perbedaan antara jumlah dukungan yang disebut Mardani dan keterangan lain tidak mengubah angka ambang pengajuan. Khozin menyebut syaratnya sedikitnya 25 anggota DPR dari minimal dua fraksi, sedangkan Mardani mengatakan jumlah penandatangan sudah melampaui 25.

Hak anggota, bukan keputusan fraksi

Khozin menjelaskan hak interpelasi, hak angket, dan Hak Menyatakan Pendapat merupakan hak konstitusional anggota DPR. Artinya, anggota dapat menyampaikan dukungan tanpa harus menunggu keputusan resmi fraksi atau partai.

“Yang pertama, tiga hak—apakah itu interpelasi, hak angket, ataupun hak menyatakan pendapat—sekali lagi itu adalah hak anggota, bukan hak fraksi,” kata Khozin kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Menurut Khozin, komunikasi informal di antara delapan fraksi berlangsung intensif dan pembicaraan mulai mengarah pada penggunaan Hak Menyatakan Pendapat. Ia menyebut keputusan untuk menyampaikan usulan dalam rapat paripurna masih menunggu perkembangan.

Ketua DPR Puan Maharani, dalam keterangan yang dimuat sumber pembanding, menyatakan pimpinan telah menerima masukan dari fraksi-fraksi dan akan memprosesnya. Keterangan itu memberi konteks bahwa dukungan anggota belum otomatis berarti usulan langsung diputuskan dalam rapat paripurna.

Bagi publik, perbedaan tahap ini penting: tanda tangan menunjukkan dukungan terhadap usulan, sementara proses selanjutnya tetap bergantung pada mekanisme dan pembahasan di DPR. Penggunaan hak tersebut juga tidak sama dengan keputusan akhir mengenai polemik yang melibatkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

PKS merujuk putusan MK dan MA

Mardani mengatakan PKS tetap akan memproses usulan meski muncul spekulasi mengenai kemungkinan Gibran mundur dari jabatan wakil presiden. Ia menyatakan partainya tidak ingin mengambil sikap berdasarkan kabar yang belum jelas.

“Ya kita akan proses tentu, tetapi kita tidak terima berita yang tidak jelas, yang jelasnya putusan MK dan MA menjadi dasar yuridis yang kuat untuk proses politis,” kata Mardani.

Ia menambahkan komunikasi dengan sejumlah partai telah berlangsung sejak malam sebelumnya hingga Selasa pagi. Usulan dapat disampaikan langsung dalam rapat paripurna atau melalui pertemuan pimpinan fraksi dengan pimpinan DPR.

Khozin menyatakan dukungan terhadap penggunaan hak tersebut secara pribadi sebagai anggota DPR, bukan sebagai keputusan resmi PKB. Usulan yang disebut Mardani telah ditandatangani lebih dari 25 anggota kini menunggu proses di parlemen.