Gibran: 50 Anggota DPR Teken Usulan Hak Pendapat

JAKARTA — Hak menyatakan pendapat Gibran mendapat dukungan tanda tangan 50 anggota DPR hingga Selasa (10/11/2026), sementara Istana menyatakan menghormati proses politik tersebut. Usulan itu telah diserahkan kepada pimpinan DPR, menurut anggota DPR Mardani Ali Sera.

Langkah ini membuka pembahasan di parlemen terkait polemik posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun, tanda tangan pengusul belum dengan sendirinya mengubah kedudukan Gibran; prosesnya masih berada di lingkungan DPR.

Istana menghormati hak menyatakan pendapat Gibran

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan DPR memiliki kewenangan untuk menggunakan hak konstitusionalnya. Ia menyebut proses yang berlangsung sebagai proses politik yang perlu dihormati.

“Kalau berkenaan dengan proses yang terjadi di DPR itu tentunya adalah proses politik yang juga harus sama-sama kita hormati karena bagaimanapun memang ada hak-hak yang dimiliki oleh DPR maupun oleh anggota DPR,” kata Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Prasetyo juga menanggapi ramainya pembicaraan mengenai penggunaan hak menyatakan pendapat. “Yang hari ini ramai dibicarakan kan adalah adanya penggunaan hak untuk mendengarkan pendapat. Kami tentu menghormati,” ujarnya.

Pernyataan Istana menunjukkan bahwa pemerintah menghormati kewenangan legislatif, bukan menyampaikan keputusan atas substansi usulan. Bagi masyarakat, tahap berikutnya penting karena menentukan apakah dukungan yang sudah terkumpul akan berlanjut menjadi pembahasan resmi di DPR.

Dukungan pengusul dan proses di DPR

Mardani Ali Sera mengatakan sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan tersebut. Ia termasuk salah satu penandatangan dan memastikan suratnya sudah dikirim kepada pimpinan DPR.

“Ada 50-an anggota yang sudah menandatangani,” kata Mardani saat dimintai konfirmasi pada Selasa (10/11/2026). Ia menambahkan, “Surat sudah disampaikan ke pimpinan.”

Angka itu berbeda dari laporan lain pada hari yang sama yang menyebut 25 anggota DPR mengusulkan hak menyatakan pendapat. Perbedaan tersebut tidak dapat disatukan menjadi satu jumlah: Mardani menyebut dukungan telah mencapai 50-an penandatangan, sedangkan angka 25 muncul dalam laporan pembanding mengenai pengusul.

Perbedaan angka membuat status dukungan perlu dibaca sesuai atribusinya. Keterangan Mardani merujuk pada anggota yang telah menandatangani surat, sementara angka lain menggambarkan jumlah pengusul dalam pemberitaan berbeda.

Polemik ijazah menjadi latar usulan

Sumber pembanding mengaitkan usulan hak menyatakan pendapat dengan polemik ijazah SMA Gibran dan putusan Mahkamah Agung mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan yang dipakai saat pencalonan. Bahan utama menyebut polemik posisi Gibran, tetapi tidak merinci pokok hukum tersebut.

Di DPR, sejumlah anggota disebut membahas tindak lanjut melalui hak menyatakan pendapat. Pembahasan itu menyentuh persoalan konstitusional, sedangkan proses pemberhentian presiden atau wakil presiden—sebagaimana dijelaskan pakar hukum tata negara dalam sumber pembanding—melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, lalu MPR. Karena itu, usulan yang ditandatangani belum sama dengan keputusan pemberhentian.

Ketua DPR Puan Maharani, menurut sumber pembanding, menegaskan langkah DPR harus mengikuti mekanisme konstitusi. Sikap itu menempatkan proses formal sebagai penentu, bukan sekadar jumlah tanda tangan atau pernyataan politik dari anggota dewan.

Surat kini berada di pimpinan DPR. Tahap berikutnya bergantung pada bagaimana pimpinan dan lembaga legislatif menindaklanjuti usulan tersebut.