Haji 2027: Saudi Tetapkan Lima Prioritas, Visa Ditenggat

JEDDAH — Haji 2027 menjadi fokus lima prioritas yang disampaikan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfig Al-Rabiah dalam pertemuan persiapan di Jeddah bersama kepala Kantor Urusan Haji dari 76 negara. Saudi meminta negara pengirim jemaah mempercepat persiapan operasional, termasuk kontrak layanan dan penerbitan visa sebelum tenggat resmi.

Batas penyelesaian itu jatuh pada 1 Syawal mendatang, yang diperkirakan bertepatan dengan 9 Maret 2027. Ketepatan jadwal berpengaruh langsung pada kesiapan layanan jemaah, mulai dari pengurusan keberangkatan hingga pengaturan kebutuhan mereka selama di Tanah Suci.

Kontrak layanan dan visa dikebut

Dalam pertemuan tersebut, Al-Rabiah menekankan disiplin jadwal dan percepatan persiapan sebagai agenda utama. Kantor urusan haji setiap negara diminta menuntaskan kontrak layanan serta proses penerbitan visa sebelum tenggat yang ditetapkan.

Negara mitra juga diminta segera membuat kesepakatan awal dengan maskapai. Seluruh kontrak kerja sama harus didaftarkan melalui sistem elektronik resmi, sehingga persiapan penerbangan dan layanan dapat tercatat dalam proses yang ditentukan pemerintah Saudi.

Bagi jemaah, penyelesaian lebih awal atas urusan administrasi dan layanan berkaitan dengan kesiapan perjalanan. Penundaan kontrak atau visa dapat mengganggu rangkaian persiapan yang dibutuhkan sebelum keberangkatan, sementara pemerintah Saudi meminta negara pengirim bergerak sesuai jadwal.

Haji 2027 utamakan kesehatan dan data jemaah

Kesehatan dan keselamatan jemaah juga menjadi prioritas yang disebut Al-Rabiah. Calon jemaah wajib menjalani pemeriksaan medis secara ketat dan menyeluruh sebelum meninggalkan negara asal, memenuhi seluruh persyaratan vaksinasi, serta mematuhi standar kesehatan yang berlaku.

Persyaratan itu menempatkan pemeriksaan di negara asal sebagai bagian penting dari persiapan. Negara pengirim perlu memastikan calon jemaah memenuhi ketentuan kesehatan sebelum perjalanan, bukan hanya mengurus dokumen dan layanan keberangkatan.

Saudi turut meminta negara mitra memastikan basis data jemaah akurat dan lengkap. Data tersebut dipakai untuk menyusun kebutuhan operasional, termasuk akomodasi, katering, transportasi, dan pengaturan pergerakan jemaah.

Ketepatan data berdampak pada layanan yang diterima jemaah. Informasi yang lengkap membantu penyelenggara merencanakan kapasitas tempat tinggal, kebutuhan konsumsi, serta armada transportasi sesuai jumlah jemaah yang tercatat.

Kartu Nusuk wajib dibawa jemaah

Al-Rabiah kembali mengingatkan setiap jemaah agar selalu membawa kartu Nusuk. Kartu itu digunakan untuk memverifikasi identitas, mengakses sejumlah fasilitas pelayanan, dan mengatur izin masuk ke lokasi yang memerlukan pemeriksaan sesuai ketentuan otoritas setempat.

Karena itu, kartu Nusuk bukan sekadar identitas perjalanan. Jemaah perlu menyimpannya agar dapat ditunjukkan saat diminta, terutama ketika mengakses layanan atau memasuki lokasi dengan pemeriksaan khusus.

Pertemuan persiapan tersebut berlangsung di sela-sela 6th Hajj Conference and Exhibition di Jeddah Superdome pada 8–11 November. Acara bertema “From Makkah to the World” itu melibatkan lebih dari 520 entitas dari sektor pemerintah, swasta, dan organisasi nirlaba, serta peserta dari lebih dari 150 negara.

Konferensi dan pameran itu diselenggarakan dengan dukungan Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud. Dalam pertemuan dengan perwakilan negara pengirim jemaah, Al-Rabiah menegaskan, “kesehatan dan keselamatan para jemaah merupakan prioritas mutlak yang tidak dapat ditawar.”