Gibran Nyatakan Niat Mundur dari Kursi Wapres, Istana: Prabowo Tak Menolak

JAKARTA — Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mundur sebagai Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Jakarta pada Selasa (10/11/2026). Niat itu muncul saat polemik mengenai keabsahan dokumen ijazah Gibran terkait putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Prabowo tidak menolak permintaan tersebut. Ia menyebut Presiden memberikan sejumlah saran, sementara Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumennya melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Niat mundur Gibran di tengah polemik ijazah

Prasetyo mengungkapkan isi pertemuan itu dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Pertemuan Gibran dan Prabowo berlangsung sekitar 2,5 jam.

Menurut Prasetyo, Gibran menyampaikan niat pengunduran diri ketika keduanya membahas dinamika seputar putusan MK dan MA yang berkaitan dengan ijazahnya. Pernyataan itu disampaikan langsung kepada Prabowo.

“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam di antaranya dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, nah beliau menyatakan niatan untuk memundurkan diri, menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” kata Prasetyo.

Isu bahwa Prabowo menolak niat Gibran juga dibantah oleh Mensesneg. Prasetyo menyatakan pembicaraan keduanya berisi saran dari Presiden, bukan penolakan terhadap keinginan Wapres.

“Kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, di dalam diskusi Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden,” ujar Prasetyo.

Gibran meminta kesempatan membuktikan dokumen

Di dalam pertemuan itu, Gibran juga meminta waktu untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya. Ia mengajukan proses di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai jalur untuk membuktikannya.

“Bapak Wakil Presiden di dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara,” kata Prasetyo.

Permintaan tersebut menempatkan proses pembuktian dokumen sebagai langkah berikutnya di tengah polemik yang memicu niat mundur itu. Bagi publik, perkembangan ini penting karena menyangkut kelanjutan posisi Wapres sekaligus jalur hukum yang dipilih Gibran untuk menjawab persoalan ijazahnya.

Prasetyo tidak menyebut adanya tenggat waktu dari Prabowo bagi Gibran untuk membuktikan dokumennya. Keterangan Mensesneg berfokus pada isi pertemuan dan permintaan agar Gibran mendapat kesempatan menempuh proses hukum.

Dengan demikian, pernyataan niat mundur belum disertai keterangan bahwa Gibran telah resmi melepaskan jabatan. Yang disampaikan Istana adalah adanya niat tersebut, saran dari Prabowo, serta permohonan Gibran untuk membuktikan dokumennya melalui peradilan tata usaha negara.

Langkah berikutnya yang disebut Mensesneg adalah proses pembuktian dokumen di Pengadilan Tata Usaha Negara.