JAKARTA — Isu pencekalan Tito Karnavian belum berujung pada pembatasan ke luar negeri karena Direktorat Jenderal Imigrasi belum menerima permintaan dari aparat penegak hukum (APH) hingga Senin, 9 November 2026. Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menyampaikan keterangan itu setelah awak media menanyakan status pencegahan terhadap Menteri Dalam Negeri tersebut.
Keterangan Hendarsam menjawab kabar yang ramai beredar di media sosial. Tito juga muncul dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada hari yang sama.
Pencekalan Tito Karnavian belum diminta aparat
Hendarsam menyampaikan penjelasan melalui status WhatsApp pada Senin. Ia mengatakan Imigrasi belum mendapat permohonan pencegahan atas nama Tito dari aparat penegak hukum.
“Sampai saat ini tidak ada permohonan pencegahan atas nama Pak TK dari APH,” tulis Hendarsam dalam pesannya kepada awak media.
Pernyataan itu menjelaskan status administratif yang menjadi inti kabar tersebut: belum ada permintaan resmi yang diterima Imigrasi. Karena itu, isu pencekalan yang beredar tidak sama dengan keputusan pencegahan yang telah dijalankan.
Tito sendiri membantah kabar bahwa dirinya dicegah bepergian ke luar negeri. Ia menyebut kabar itu sebagai hoaks saat ditemui setelah rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin.
“Tidak ada, tidak ada (dicekal), ada terlalu banyak hoaksnya,” ujar Tito. Keterangan Hendarsam dan bantahan Tito sama-sama menegaskan bahwa kabar pencekalan itu tidak didukung adanya permohonan dari APH.
Isu muncul setelah Tito tak terlihat di Hambalang
Nama Tito dan mantan Kapolri Idham Azis ramai dicari setelah keduanya dikaitkan dengan isu dugaan penyadapan yang menyeret nama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Percakapan daring tentang pencekalan berkembang ketika Tito dan Idham tidak terlihat dalam pertemuan sepuluh mantan Kapolri dengan Presiden Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, pada Minggu, 8 November.
Ketidakhadiran dalam pertemuan itu kemudian menjadi bahan spekulasi. Namun, pada Senin Tito hadir di Istana untuk mengikuti rapat terbatas bersama Presiden. Kehadirannya memberi kepastian bahwa ia berada di Jakarta, bukan menghilang seperti yang tersirat dalam sebagian kabar yang beredar.
Dalam kesempatan tersebut, Tito juga berbicara kepada wartawan mengenai penanganan bencana di Sumatera. Ia menyinggung percepatan penanganan, bantuan bagi madrasah dan pondok pesantren terdampak, serta proyeksi anggaran pemulihan sebesar Rp42 triliun pada 2027.
Bagi masyarakat, perbedaan antara rumor dan permohonan resmi penting karena isu pencekalan menyangkut kebebasan seseorang bepergian ke luar negeri. Dalam kasus ini, keterangan Imigrasi memberi penjelasan langsung tentang status prosesnya, sementara Tito hadir di Istana dan menjalankan agenda sebagai Mendagri.
Tito menegaskan fokusnya sebagai Mendagri
Tito menyatakan tidak lagi terlibat dalam urusan kepolisian setelah meninggalkan jabatan Kapolri pada 2019. Ia mengatakan tugasnya sekarang adalah menjalankan kepercayaan sebagai Menteri Dalam Negeri.
“Saya dari 2019 sudah pensiun baik dari polisi maupun Kapolri. Saya enggak pernah ikut urusan polisi,” kata Tito di Istana Kepresidenan, Senin malam. Ia juga menyebut pekerjaan sebagai Mendagri telah menyita banyak waktunya.
Isu pencekalan itu mencuat bersamaan dengan spekulasi seputar dugaan penyadapan, tetapi keterangan tentang status Tito tetap merujuk pada hal yang jelas: Imigrasi belum menerima permintaan pencegahan dari APH. Perkembangan berikutnya bergantung pada ada atau tidaknya permohonan resmi yang disampaikan kepada Imigrasi.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP