Gibran dan Polemik Ijazah: PSI Minta Kesempatan Klarifikasi

JAKARTA — Polemik ijazah Gibran menjadi alasan PSI meminta Wakil Presiden itu diberi kesempatan menjelaskan persoalan secara langsung sebelum desakan pemakzulan ditindaklanjuti. Ketua PSI bidang politik, Bestari Barus, menyampaikan permintaan tersebut pada Selasa (10/11), sementara DPR bersiap membahas usulan terkait polemik itu setelah masa reses.

Bagi Gibran, proses di parlemen dapat membuka pembahasan resmi mengenai persoalan ijazahnya. Namun, PSI menilai klarifikasi perlu didengar lebih dulu; DPR menyatakan akan mulai menyikapi usulan setelah masa sidang dibuka.

Bestari mengatakan ia bingung melihat pihak-pihak yang meminta Gibran mundur dengan terkesan terburu-buru. “Polemik ijazah kan apa iya kemudian harus mundur, gitu? Kan harus ada ruang yang diberikan kepada pak Wapres, pak Gibran, untuk mengklarifikasi secara langsung,” kata Bestari.

Ia menilai kesempatan bagi Gibran untuk memberikan penjelasan belum tersedia. “Kan ruang untuk klarifikasi itu belum diberikan kepada pak Wapres. Kenapa jadi buru-buru?” lanjutnya.

Polemik ijazah Gibran dan proses pemakzulan

Pernyataan Bestari juga merespons ultimatum Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira. Andreas menyatakan Gibran harus mengundurkan diri atau dimakzulkan setelah putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan dan ijazah.

Bestari mengatakan PSI tidak mempermasalahkan wacana pemakzulan di DPR selama prosesnya berjalan sesuai konstitusi. Ia mengingatkan bahwa pemakzulan tidak cukup hanya disampaikan sebagai tuntutan; tahapan yang mengarah ke keputusan itu perlu dijelaskan kepada masyarakat.

“Jangan ujungnya yang diambil memakzulkan, kan begitu, tapi menuju itu apa gitu? Dia harus jelaskan. Katanya partai besar kan, harus menjelaskan itu kepada masyarakat,” ucap Bestari.

Dampaknya langsung terasa pada proses politik di DPR: usulan dari masyarakat sipil dan anggota parlemen lintas fraksi akan menjadi bagian dari pembahasan resmi setelah masa reses. Perdebatan mengenai langkah terhadap Gibran pun bergantung pada tindak lanjut parlemen, sementara PSI meminta penjelasan langsung dari wakil presiden menjadi bagian dari proses.

DPR menunggu masa sidang dibuka

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pimpinan DPR menerima banyak usulan untuk menindaklanjuti polemik ijazah Gibran. Pengusulnya berasal dari kelompok masyarakat sipil hingga anggota DPR lintas fraksi.