Karena DPR masih menjalani masa reses, pembicaraan sejauh ini berlangsung secara informal. Dasco mengatakan proses resmi baru dimulai setelah masa sidang dibuka pada Selasa (10/11).
“Nah, oleh karena itu, kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang untuk apa yang terjadi pada saat ini nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senin (9/11).
Dasco menyebut DPR akan memproses usulan untuk menindaklanjuti putusan MA yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Langkah berikutnya berada di parlemen, yang tengah menjajaki wacana pemakzulan.
Putusan MA dan MK soal ijazah
Pada Jumat, 30 Oktober 2026, MA mengabulkan gugatan Muhammad Subhan Palal terkait keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan setara SMA milik Gibran. Dalam Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
MA menyatakan surat keterangan penyetaraan SMA yang digunakan Gibran sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah. Putusan itu menjadi dasar polemik yang kini diminta ditindaklanjuti DPR.
Sebelumnya, dalam sidang Selasa (6/10), MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat. Ketentuan pendidikan itu merujuk pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Namun, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena mereka tidak memiliki kedudukan hukum. MK juga menegaskan temuan tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden. Kini, DPR bersiap memproses usulan setelah masa reses berakhir.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP