Gibran dan Polemik Ijazah: PSI Minta Kesempatan Klarifikasi

JAKARTA — Polemik ijazah Gibran menjadi alasan PSI meminta Wakil Presiden itu diberi kesempatan menjelaskan persoalan secara langsung sebelum desakan pemakzulan ditindaklanjuti. Ketua PSI bidang politik, Bestari Barus, menyampaikan permintaan tersebut pada Selasa (10/11), sementara DPR bersiap membahas usulan terkait polemik itu setelah masa reses.

Bagi Gibran, proses di parlemen dapat membuka pembahasan resmi mengenai persoalan ijazahnya. Namun, PSI menilai klarifikasi perlu didengar lebih dulu; DPR menyatakan akan mulai menyikapi usulan setelah masa sidang dibuka.

Bestari mengatakan ia bingung melihat pihak-pihak yang meminta Gibran mundur dengan terkesan terburu-buru. “Polemik ijazah kan apa iya kemudian harus mundur, gitu? Kan harus ada ruang yang diberikan kepada pak Wapres, pak Gibran, untuk mengklarifikasi secara langsung,” kata Bestari.

Ia menilai kesempatan bagi Gibran untuk memberikan penjelasan belum tersedia. “Kan ruang untuk klarifikasi itu belum diberikan kepada pak Wapres. Kenapa jadi buru-buru?” lanjutnya.

Polemik ijazah Gibran dan proses pemakzulan

Pernyataan Bestari juga merespons ultimatum Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira. Andreas menyatakan Gibran harus mengundurkan diri atau dimakzulkan setelah putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan dan ijazah.

Bestari mengatakan PSI tidak mempermasalahkan wacana pemakzulan di DPR selama prosesnya berjalan sesuai konstitusi. Ia mengingatkan bahwa pemakzulan tidak cukup hanya disampaikan sebagai tuntutan; tahapan yang mengarah ke keputusan itu perlu dijelaskan kepada masyarakat.

“Jangan ujungnya yang diambil memakzulkan, kan begitu, tapi menuju itu apa gitu? Dia harus jelaskan. Katanya partai besar kan, harus menjelaskan itu kepada masyarakat,” ucap Bestari.

Dampaknya langsung terasa pada proses politik di DPR: usulan dari masyarakat sipil dan anggota parlemen lintas fraksi akan menjadi bagian dari pembahasan resmi setelah masa reses. Perdebatan mengenai langkah terhadap Gibran pun bergantung pada tindak lanjut parlemen, sementara PSI meminta penjelasan langsung dari wakil presiden menjadi bagian dari proses.

DPR menunggu masa sidang dibuka

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pimpinan DPR menerima banyak usulan untuk menindaklanjuti polemik ijazah Gibran. Pengusulnya berasal dari kelompok masyarakat sipil hingga anggota DPR lintas fraksi.

Karena DPR masih menjalani masa reses, pembicaraan sejauh ini berlangsung secara informal. Dasco mengatakan proses resmi baru dimulai setelah masa sidang dibuka pada Selasa (10/11).

“Nah, oleh karena itu, kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang untuk apa yang terjadi pada saat ini nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senin (9/11).

Dasco menyebut DPR akan memproses usulan untuk menindaklanjuti putusan MA yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Langkah berikutnya berada di parlemen, yang tengah menjajaki wacana pemakzulan.

Putusan MA dan MK soal ijazah

Pada Jumat, 30 Oktober 2026, MA mengabulkan gugatan Muhammad Subhan Palal terkait keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan setara SMA milik Gibran. Dalam Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.

MA menyatakan surat keterangan penyetaraan SMA yang digunakan Gibran sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah. Putusan itu menjadi dasar polemik yang kini diminta ditindaklanjuti DPR.

Sebelumnya, dalam sidang Selasa (6/10), MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat. Ketentuan pendidikan itu merujuk pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Namun, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena mereka tidak memiliki kedudukan hukum. MK juga menegaskan temuan tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden. Kini, DPR bersiap memproses usulan setelah masa reses berakhir.