JAKARTA — Tito Karnavian menegaskan tak lagi mengurusi kepolisian sejak berhenti menjabat Kapolri pada 2019. Ia menyampaikan hal itu di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin malam, saat menjawab pertanyaan wartawan tentang kedekatannya dengan seorang tersangka penyadapan berinisial LSP.
Tito mengatakan kini ia memusatkan perhatian pada tugas sebagai Menteri Dalam Negeri. Ia juga memimpin Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi Pascabencana di Sumatera, yang tengah menangani pemulihan dan mitigasi bencana.
Tito Karnavian fokus sebagai Mendagri
Tito pernah memimpin Polri pada periode 14 Juli 2016 hingga 23 Oktober 2019. Setelah masa jabatan itu berakhir, ia mengatakan tidak lagi terlibat dalam urusan kepolisian.
“Saya dari 2019 sudah pensiun baik dari polisi maupun Kapolri. Saya enggak pernah ikut urusan polisi,” kata Tito di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Ia menjelaskan kesibukannya sebagai Mendagri menyita banyak waktu. Tito mengatakan ia menjalankan tugas tersebut setelah mendapat kepercayaan dari Presiden Prabowo Subianto, melanjutkan jabatan yang sebelumnya diemban pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo.
“Jadi, kalau untuk urusan polisi sudah ada yang mengawasi sendiri,” ujar Tito. Pernyataan itu disampaikan sebagai jawaban atas pertanyaan mengenai kabar kedekatannya dengan LSP, mantan Kapolri yang disebut sebagai tersangka penyadapan.
Tito Karnavian pimpin pemulihan pascabencana
Di luar tugas kementerian, Tito kini menjalankan peran sebagai Kepala Satgas Percepatan Rehabilitasi Pascabencana di Sumatera. Ia bersama beberapa menteri menghadap Presiden Prabowo di Istana pada Senin untuk melaporkan pekerjaan satgas serta kendala di lapangan.
Salah satu hambatan yang disampaikan ialah bencana susulan di sejumlah daerah terdampak. Kondisi itu membuat percepatan pemulihan perlu berjalan bersama langkah mitigasi, yakni upaya mengurangi risiko bencana dan menjaga warga tetap aman.
Presiden Prabowo meminta jajarannya mempercepat rehabilitasi dan mengantisipasi potensi musim hujan. Arahan itu berdampak langsung pada warga di wilayah terdampak, karena penanganan bukan hanya menyangkut pemulihan setelah bencana, tetapi juga perlindungan dari ancaman hujan ekstrem berikutnya.
“Arahan Bapak Presiden agar kita betul-betul mempercepat mitigasi penanganan bencana Sumatera dan kemudian mengantisipasi potensi musim hujan supaya masyarakat bisa aman,” kata Tito.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden juga mengarahkan satgas untuk mempercepat normalisasi sungai dan menjalankan operasi modifikasi cuaca. Langkah itu ditujukan agar hujan ekstrem tidak kembali jatuh di daerah-daerah yang terdampak bencana.
Tito mengatakan satgas akan mengupayakan pelaksanaan arahan itu semaksimal mungkin. Salah satu target yang disampaikan Presiden ialah mempercepat normalisasi sungai di wilayah terdampak.










































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP