PKS Dorong Gibran Mundur, HMP DPR Dinilai Paling Tepat

JAKARTA — Hak menyatakan pendapat menjadi mekanisme yang dinilai paling tepat oleh PKS dalam proses konstitusional DPR terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menyampaikan sikap itu di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Kholid mengatakan pengunduran diri Gibran akan lebih baik. Jika Gibran tidak mundur, ia menyebut proses di DPR akan berlanjut melalui mekanisme konstitusional.

Perdebatan ini berpotensi membawa persoalan status wakil presiden ke pembahasan politik di parlemen. PKS menyatakan pembicaraan antarfraksi masih berlangsung, sementara pimpinan DPR belum memulai tahapan rapat yang diperlukan.

PKS pilih hak menyatakan pendapat

Kholid menyebut DPR memiliki beberapa hak untuk menindaklanjuti persoalan, yakni interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat (HMP). Dari pilihan itu, PKS menilai HMP paling relevan untuk digunakan saat ini.

“Pilihannya dua, kalau beliau mundur, akan lebih baik, kalau beliau tidak mundur, ya proses konstitusional di DPR akan berjalan,” kata Kholid di kompleks parlemen, Selasa.

Ia mengatakan partainya telah berkomunikasi dengan sejumlah partai lain mengenai langkah yang akan ditempuh. Namun, Kholid tidak menyatakan bahwa proses formal di DPR sudah dimulai.

PKS juga mengaitkan sikapnya dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Kholid menilai kedua putusan itu kuat secara konstitusional dan partainya sejak awal menyarankan Gibran mengundurkan diri.

“Dari proses kajian kami di DPP, bahwa untuk saat ini yang paling relevan, paling tepat digunakan adalah HMP,” ucap Kholid.

Rapat pimpinan DPR belum digelar

Kholid mengatakan pembahasan masih menunggu rapat pimpinan DPR dan komunikasi antarfraksi. Saat masa reses, komunikasi antarpartai disebut masih berjalan secara informal, termasuk melalui sambungan telepon.

“Jadi, prosesnya nanti ada rapat pimpinan dulu,” ungkapnya.

Perbedaan tahap ini penting bagi publik: sikap PKS tentang HMP belum sama dengan keputusan resmi DPR untuk menjalankan mekanisme tersebut. Langkah berikutnya bergantung pada pembahasan pimpinan parlemen dan komunikasi antarfraksi, bukan hanya pada pernyataan satu partai.

Konteks hukum yang disampaikan dalam pemberitaan lain menyebut putusan Mahkamah Agung membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden sekaligus pakar hukum tata negara Margarito Kamis menilai putusan itu dapat menjadi landasan bagi DPR untuk memproses pemberhentian wakil presiden. Penilaian tersebut merupakan pandangan Margarito, bukan keputusan DPR.

Di DPR, pilihan yang disampaikan Kholid tetap mencakup pengunduran diri Gibran atau berjalannya proses konstitusional. Untuk saat ini, PKS menyebut HMP sebagai mekanisme yang paling tepat, sedangkan rapat pimpinan DPR masih dinantikan.