Gibran dan Hak Menyatakan Pendapat DPR, Golkar Buka Peluang

JAKARTA — Hak menyatakan pendapat DPR soal Gibran dapat digunakan setelah putusan Mahkamah Agung (MA), kata Sekjen Partai Golkar Sarmuji, Senin (9/11/2026). Ia menilai putusan itu menjadi dasar bagi DPR untuk membahas keabsahan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden.

Polemik tersebut kini mengarah ke DPR. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan lembaga itu akan menindaklanjuti putusan MA setelah masa reses berakhir, sementara pembahasan antarfraksi masih berlangsung secara informal.

Perdebatan ini berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang dipakai Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden. Dampaknya, proses politik di parlemen dapat menentukan tindak lanjut atas status dokumen yang dinyatakan tidak sah dalam putusan MA.

Golkar nilai DPR dapat menggunakan hak menyatakan pendapat

Sarmuji mengatakan putusan MA dapat dipahami sebagai penugasan atau permintaan agar DPR menggunakan hak menyatakan pendapat. Hak itu, menurut dia, dapat dipakai untuk menyampaikan sikap mengenai pencalonan Gibran.

“Ya kalau posisi sekarang itu, pascaputusan MA, putusan MA itu kan menugaskan, bisa dianggap meminta DPR, untuk melakukan hak menyatakan pendapat,” ujar Sarmuji kepada wartawan, Senin (9/11/2026).

Ia mengaitkan kemungkinan tersebut dengan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang digunakan Gibran sebagai pengganti ijazah SMA. Sarmuji menyebut dokumen itu dianggap tidak sah untuk keperluan pencalonan wakil presiden.

“Karena dianggap surat keterangan yang dipakai untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden dianggap tidak sah, sebagai pengganti ijazah SMA,” katanya.

Menurut Sarmuji, DPR kini memegang peran dalam menentukan langkah politik berikutnya. Ia menyebut parlemen dapat menilai pencalonan Gibran tidak sah dengan merujuk putusan MA.

“Dari situ saja sebenarnya kita bisa melihat bahwa arahnya itu bolanya itu sekarang ada di DPR dan DPR bisa memakai hak menyatakan pendapat untuk menyatakan pencalonan Mas Gibran itu bisa saja dianggap tidak sah berdasarkan putusan Mahkamah Agung,” jelasnya.

Hak menyatakan pendapat DPR soal Gibran menunggu proses resmi

Dasco mengatakan pembahasan terkait polemik tersebut masih dilakukan lintas fraksi secara informal karena DPR belum memasuki masa sidang. Sejumlah anggota DPR, kata dia, ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme resmi parlemen.

“Ya, itu secara informal masih pembahasan lintas fraksi, karena memang masih belum masuk masa sidang dan mereka minta dalam forum yang diatur secara mekanisme, mereka akan minta pembahasan secara resmi,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Dasco menyebut masa reses DPR berakhir besok. Setelah masa sidang dibuka, proses pembahasan dapat berjalan melalui mekanisme yang berlaku. DPR juga masih menunggu salinan resmi putusan MA terkait surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran.

Bagi parlemen, salinan resmi itu menjadi dokumen yang ditunggu sebelum pembahasan berlanjut secara formal. Bagi masyarakat, hasil proses tersebut akan menentukan bagaimana DPR menanggapi persoalan persyaratan pencalonan wakil presiden dan putusan pengadilan.

Dasco mengatakan masukan mengenai polemik itu datang dari berbagai organisasi masyarakat dan anggota DPR lintas fraksi. Aspirasi tersebut, menurut dia, dapat disampaikan lewat jalur yang tersedia di DPR.

“Sebenarnya kalau berdasarkan putusan MA itu amar putusannya jelas,” sambung Sarmuji.