Ahrie Sonta Dipecat Polri Usai Sidang Etik Kasus Penyadapan

JAKARTA — Pemecatan Ahrie Sonta dari Polri mengakhiri kariernya di institusi itu setelah sidang etik pada Selasa (10/11/2026). Putusan tersebut terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh.

Majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada mantan Kepala Divisi Hukum Polri itu. Majelis juga menyatakan perbuatannya tercela.

Ahrie Sonta dipecat setelah sidang etik

Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Johnny Eddizon Isir, mengonfirmasi putusan tersebut dalam konferensi pers di Gedung Propam Polri. Ia menyebut sanksi administratif yang dijatuhkan berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri.

Johnny juga menyampaikan keputusan etik majelis. “Terhadap terduga pelanggar AS diputuskan sanksi yang bersifat etika yaitu perilaku pelanggar perbuatan tercela,” kata Johnny.

Putusan ini membawa konsekuensi langsung bagi Ahrie: ia tidak lagi berstatus sebagai anggota Korps Bhayangkara. Perkara etik tersebut berangkat dari dugaan penyadapan terhadap Prabowo dan sejumlah tokoh, bukan semata persoalan kedisiplinan internal yang terpisah dari penyidikan pidana.

Kasusnya masih berkembang. Bareskrim sebelumnya menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Inspektur Jenderal Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta Nasution. Dalam perkembangan berikutnya, mantan Kadiv TIK Polri, Inspektur Jenderal Slamet Uliandi, juga ditetapkan sebagai tersangka.

Kasus penyadapan melibatkan sejumlah pejabat Polri

Nama-nama dalam perkara itu memiliki posisi berbeda di lingkungan kepolisian. Bahan perkara menyebut Listyo sebagai Kepala Kantor Staf Presiden, Eko sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. 1 Sespim Lemdiklat Polri, dan Ahrie sebagai Kadivkum Polri. Slamet disebut berperan sebagai pembina MC Bareskrim Polri dan pernah menjabat Kepala Bagian Monitoring Bareskrim pada periode 2010-2019.

Informasi mengenai penetapan tersangka itu menunjukkan penyidikan tidak berhenti pada putusan etik terhadap Ahrie. Sanksi internal menentukan status keanggotaannya, sedangkan penanganan perkara dugaan penyadapan berjalan melalui proses hukum tersendiri.

Taruhannya nyata. Dugaan penyadapan terhadap presiden menyangkut keamanan komunikasi pejabat negara, sementara keterlibatan personel kepolisian menguji pengawasan atas penggunaan akses dan kewenangan institusi. Bagi masyarakat, perkembangan penyidikan penting untuk menjelaskan siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana dugaan tindakan itu dilakukan.

LPSK menelaah permohonan perlindungan saksi

Di jalur perlindungan saksi, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sedang menelaah permohonan dari enam saksi dalam perkara dugaan penyadapan. Ketua LPSK Achmadi mengatakan proses penelaahan berjalan sejak 6 November 2026 dan disertai koordinasi dengan penyidik yang menangani kasus.

LPSK mempertimbangkan pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman, serta keadaan khusus yang mereka hadapi. Lembaga itu juga membuka kemungkinan bertambahnya pemohon perlindungan seiring perkembangan perkara.

Perlindungan saksi dapat berpengaruh pada keberanian orang untuk memberikan keterangan. Dalam kasus yang melibatkan pejabat dan dugaan penyalahgunaan akses, penilaian atas ancaman dan kebutuhan perlindungan menjadi bagian penting dari proses pengumpulan keterangan.

Putusan etik terhadap Ahrie sudah dijatuhkan, tetapi perkara penyadapan belum selesai. Penyidikan Bareskrim dan penelaahan permohonan perlindungan saksi masih berjalan, sementara perkembangan keduanya akan menentukan langkah berikutnya dalam kasus ini.