Kasus Penyadapan Ilegal, Kompolnas Desak Polri Buka Perkembangan

JAKARTA — Kasus penyadapan ilegal yang ditangani Polri kembali menjadi perhatian setelah Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta kepolisian membuka perkembangan penanganannya secara berkala pada Selasa, 10 November 2026. Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam menilai keterbukaan diperlukan agar perkara yang melibatkan sejumlah tokoh publik tidak memicu spekulasi di masyarakat.

Permintaan itu menyangkut tahapan dan substansi penyidikan. Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka, yang menurut informasi kepolisian merupakan personel Polri, dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.

Kompolnas minta perkembangan dibuka

Anam mengatakan publik perlu mendapat penjelasan berkala mengenai penanganan perkara. Ia berharap informasi dari kepolisian menjaga pembahasan kasus tetap berfokus pada proses penegakan hukum, bukan berkembang menjadi dugaan lain.

“Memang harus ada satu penjelasan yang berkala, baik tahapan maupun substansinya, sehingga isu itu menjadi isu penegakan hukum seperti yang dijelaskan oleh kepolisian, bukan isu lain-lain,” kata Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam di Jakarta.

Menurut Anam, perhatian masyarakat muncul karena sejumlah pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan adalah tokoh publik. Ia juga menyampaikan bahwa orang-orang yang merasa menjadi target memiliki harapan kepada Mabes Polri agar perkara ditangani secara terbuka.

“Apa pun tahapannya, apa pun substansinya, harus dibuka di publik. Publik punya harapan besar kepada rekan-rekan Mabes Polri yang menjalankan penanganan kasus itu, khususnya mereka yang merasa sebagai target penyadapan,” ujarnya.

Empat personel Polri menjadi tersangka

Bareskrim menetapkan LSP, AS, EH, dan SU sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedur, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal. Keempatnya disebut merupakan personel Polri.

Mereka diduga menyadap Presiden RI, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta pengusaha. Dugaan perbuatan itu berlangsung pada 2025-2026.

Dalam perkara ini, penyadapan disebut dilakukan tanpa surat permohonan penyidik dan tanpa lampiran laporan polisi (LP). Tindakan itu juga disebut tidak berkaitan dengan proses penegakan hukum. Para tersangka juga diduga menghapus hasil penyadapan pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak.

Perkara ini menyentuh kepentingan publik karena dugaan sasaran penyadapan mencakup pejabat dan tokoh dari berbagai bidang. Bagi orang yang merasa menjadi target, keterbukaan mengenai tahapan penanganan dapat memberi kejelasan tentang tindak lanjut kepolisian. Penjelasan resmi juga penting agar informasi tentang perkara tidak bercampur dengan spekulasi yang belum teruji.

Perbedaan antara penanganan berdasarkan prosedur hukum dan dugaan penyadapan tanpa prosedur menjadi bagian penting yang perlu dijelaskan penyidik. Kompolnas meminta Polri menyampaikan perkembangan beserta substansinya, sementara Bareskrim menangani perkara dengan empat tersangka yang telah ditetapkan.

Polri kini diharapkan memberikan penjelasan berkala mengenai perkembangan penyidikan dan substansi perkara, sebagaimana diminta Kompolnas.