Kasus Penyadapan Presiden: LPSK Telaah Permohonan 6 Saksi

JAKARTA — Kasus penyadapan Presiden membuat enam saksi meminta perlindungan LPSK; lembaga itu mulai menelaah permohonan mereka sejak 6 November 2026. Keputusan ini menentukan bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada para saksi saat proses hukum berjalan.

Ketua LPSK Achmadi mengatakan lembaganya sedang memeriksa tingkat ancaman dan kerentanan para pemohon. LPSK juga berkoordinasi dengan penyidik Bareskrim Polri yang menangani perkara.

Kasus penyadapan Presiden ditelaah LPSK

Achmadi menjelaskan, penelaahan mencakup kebutuhan perlindungan setiap saksi serta situasi khusus yang mereka hadapi. LPSK mempertimbangkan pentingnya keterangan saksi dan tingkat ancaman sebelum menentukan langkah perlindungan.

“Perlindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana,” kata Achmadi dalam keterangan di Jakarta, Selasa (10/11).

Bagi para pemohon, proses ini menjadi tahap penting untuk menilai risiko yang mungkin mereka hadapi selama perkara ditangani. Perlindungan saksi juga berkaitan dengan keamanan mereka saat memberikan keterangan kepada penyidik.

LPSK menyebut pertimbangan penelaahan mengacu pada Pasal 49 Ayat (1) dan Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Achmadi mengatakan lembaganya akan terus mengikuti perkembangan penanganan perkara.

Empat tersangka ditetapkan Bareskrim

Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Mereka berinisial LSP, AS, EH, dan SU.

Keempat tersangka merupakan personel Polri. Mereka diduga menyadap Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pihak lain, termasuk pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha.

Perbuatan yang disangkakan itu disebut berlangsung pada kurun waktu 2025-2026. Penanganan perkara oleh Bareskrim menjadi konteks bagi LPSK saat menilai permohonan perlindungan, sementara koordinasi dengan penyidik membantu lembaga tersebut mengikuti perkembangan penyidikan.

Jumlah pemohon masih dapat bertambah. Achmadi menyatakan LPSK membuka kemungkinan menerima permohonan perlindungan lain seiring berjalannya proses hukum.

Untuk saat ini, enam saksi telah mengajukan permohonan dan penelaahannya berlangsung sejak 6 November 2026.