Kapolri Mutasi Syahar dan Yuda, Keduanya Kembali ke Lemdiklat

JAKARTA — Mutasi Syahar dan Yuda membawa dua perwira tinggi Polri itu kembali bertugas di Lemdiklat setelah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menarik penugasan mereka di Kantor Staf Presiden (KSP). Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2515/XI/KEP./2026 tertanggal 9 November 2026.

Perubahan tugas ini berlangsung saat polisi menangani perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Rotasi juga mencakup jabatan Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri.

Penugasan baru Syahar dan Yuda

Komjen Syahar Diantono kini menjabat Analis Kebijakan Utama Bidang Pengkajian dan Pengembangan Lemdiklat Polri. Komjen Yuda Gustawan mendapat tugas sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Gadikwa di lembaga yang sama.

Surat telegram itu memuat keputusan mutasi perwira tinggi dan perwira menengah di lingkungan Polri. Untuk Syahar dan Yuda, perubahan tersebut mengakhiri penugasan mereka di KSP dan menempatkan keduanya kembali dalam struktur Lemdiklat.

Dampak langsungnya terlihat pada susunan personel yang menangani bidang pendidikan dan pengembangan di Polri, sekaligus pada penempatan dua pejabat yang sebelumnya bertugas di KSP. Namun, surat telegram yang dijelaskan dalam bahan tidak memuat keterangan bahwa mutasi itu berkaitan dengan perkara penyadapan.

Perubahan di Bareskrim

Rotasi juga mengubah pimpinan Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri. Brigjen Moh. Irhamni yang sebelumnya memegang jabatan direktur kini bertugas sebagai Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat II Bareskrim Polri.

Posisi direktur yang ditinggalkan Irhamni akan diisi Kombes Bismo Teguh Prakoso. Sebelum ditunjuk, Bismo menjabat Direktur Reserse Kriminal Narkoba Polda Metro Jaya.

Perubahan di jajaran tersebut terjadi ketika Bareskrim menangani perkara dugaan penyadapan ilegal dan akses ilegal yang bermuatan informasi elektronik. Bagi masyarakat, perkara ini menyangkut dugaan akses terhadap komunikasi dan informasi elektronik sejumlah pihak, bukan hanya Presiden Prabowo.

Perkara penyadapan masih ditangani

Bareskrim menetapkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka bersama Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Widyaiswara Kepolisian Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Slamet Uliandi.

Listyo, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi telah ditahan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Slamet belum ditahan karena sedang sakit.

Temuan awal polisi menyebut korban dugaan penyadapan tidak hanya Prabowo. Polisi juga menemukan dugaan adanya korban dari kalangan menteri, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman pidana penjara selama 10 tahun. Mereka juga disangkakan melanggar Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP, dengan ancaman penjara selama 6 tahun, serta Pasal 31 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman penjara selama 8 tahun.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan Istana mengategorikan tindak pidana tersebut sebagai bentuk makar. Sementara itu, mutasi Syahar, Yuda, Irhamni, dan Bismo mulai tercatat dalam surat telegram Kapolri tertanggal 9 November 2026.