Gibran dan Ijazah: Tekanan Politik di Luar PTUN

JAKARTA — Polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka kini menghadapkan Wakil Presiden itu pada dua tekanan sekaligus: pembuktian hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan tuntutan politik yang menurut peneliti senior Citra Institute Efriza terus bergerak.

Efriza menilai langkah membawa persoalan ijazah ke PTUN belum tentu meredakan tekanan publik maupun dinamika di parlemen. Dampaknya, proses hukum yang berjalan tidak otomatis menghentikan desakan politik terhadap Gibran.

Persoalan ini mengemuka setelah Gibran menyatakan akan menempuh proses hukum untuk membuktikan dokumen pendidikannya. Pada Selasa, 10 November 2026, ia juga menyampaikan rencana berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait kemungkinan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Gibran dan ijazah di tengah tekanan politik

Efriza mengatakan langkah hukum tersebut dapat dibaca sebagai upaya mempertahankan legitimasi sekaligus menunda keputusan politik yang lebih besar. Namun, menurut dia, tekanan dari masyarakat dan elite partai punya irama sendiri dan tidak harus menunggu perkara di PTUN selesai.

“Permintaan waktu untuk membuktikan ijazah di PTUN bisa saja dipandang sebagai upaya mempertahankan legitimasi sekaligus menunda keputusan politik yang lebih besar,” kata Efriza kepada JPNN.com, Selasa (10/11).

Ia menilai Gibran sedang menghadapi dua ranah berbeda. Satu berkaitan dengan pembuktian dokumen di jalur hukum, sementara yang lain menyangkut penerimaan publik dan kalkulasi politik di parlemen.

Tekanan itu punya konsekuensi langsung bagi jalannya polemik. Proses di pengadilan dapat berlangsung dengan mekanisme sendiri, tetapi perdebatan politik dan respons masyarakat bisa terus berkembang sebelum ada penyelesaian hukum yang ditunggu Gibran.

“Dia seolah ingin menunjukkan masih memiliki pembelaan hukum. Namun, tekanan politik dari publik dan elite partai tidak bisa begitu saja menunggu proses di PTUN,” ujar Efriza.

Putusan MA dan MK menjadi latar perkara

Perdebatan hukum juga berlangsung setelah putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dokumen pendidikan Gibran. Dalam perkara yang dibahas di sumber pembanding, MA membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA yang diterbitkan pada 2019 dan memerintahkan pencabutan dokumen itu.

Putusan MA tersebut tercatat dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 dan diketok pada 30 Oktober 2026. MK, dalam perkara terkait, menyatakan tidak ada bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah atau diploma luar negeri setingkat SMA.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai putusan MA dan MK sudah final. Ia juga menyebut putusan MA berpotensi memengaruhi gugatan yang berjalan di PTUN Jakarta karena objek sengketanya dinilai sama.

Namun, Gibran menyatakan akan mengikuti proses di PTUN dengan menghadirkan dokumen pendidikan yang dimilikinya, dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Ia juga berencana berkoordinasi dengan kementerian terkait mengenai upaya hukum lanjutan.

Peran Prabowo ikut disorot

Efriza turut menyoroti posisi Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan arah penyelesaian persoalan. Penilaian itu menempatkan polemik ijazah bukan semata soal dokumen, melainkan juga tentang dukungan dan keputusan politik yang dapat memengaruhi posisi Gibran.

Bagi masyarakat, tarik-menarik tersebut membuat penyelesaian polemik bergantung pada dua jalur yang berjalan dengan logika berbeda: putusan lembaga peradilan dan perkembangan tekanan politik. Satu jalur menguji keputusan administrasi serta dokumen, sementara jalur lain berkaitan dengan legitimasi dan sikap para aktor politik.

Efriza menegaskan proses di PTUN belum tentu membuat tekanan politik berhenti. Putusan MA yang menjadi salah satu latar polemik itu diketok pada 30 Oktober 2026.