Puan Maharani Buka Masa Sidang II DPR, 403 Anggota Hadir

JAKARTA — Puan Maharani membuka Masa Persidangan II DPR Tahun Sidang 2026-2027 dalam Rapat Paripurna Ke-11 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Sebanyak 403 anggota DPR menghadiri rapat yang menandai dimulainya kembali agenda kerja parlemen.

Dalam pidato pembukaan, Ketua DPR itu menyoroti integritas demokrasi dan penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur serta adil. Ia juga mengajak anggota dewan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang dihimpun selama masa reses.

Masa Persidangan II DPR dimulai

Rapat paripurna berlangsung setelah masa reses DPR yang dimulai pada 9 Oktober dan berakhir pada 9 November 2026. Agenda utamanya ialah pidato Ketua DPR untuk membuka masa persidangan yang berlangsung pada 10 November hingga 17 Desember 2026.

Catatan kehadiran dalam rapat menunjukkan 403 anggota hadir secara fisik. Sebanyak 11 anggota lainnya tercatat izin, sehingga jumlah anggota yang tercatat hadir atau izin mencapai 414 orang.

Pembukaan masa sidang mengembalikan pekerjaan legislasi, anggaran, dan pengawasan ke agenda parlemen. Bagi masyarakat, tindak lanjut atas aspirasi dari daerah pemilihan menjadi salah satu ukuran apakah persoalan yang disampaikan selama reses masuk ke pembahasan DPR.

Pidato Puan soroti integritas pemilu

Puan mengatakan dinamika politik menjadi tantangan bagi integritas penyelenggaraan pemilu. Ia menegaskan DPR berkomitmen menjaga demokrasi dan prinsip pemilu yang jujur serta adil sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam pidatonya, Puan juga mengingatkan anggota dewan agar membawa aspirasi masyarakat ke dalam kerja parlemen. Aspirasi dari daerah pemilihan itu, menurutnya, merupakan tanggung jawab bersama untuk diperjuangkan melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Pesan tersebut memberi arah pada masa sidang yang baru dimulai: DPR perlu menghubungkan kerja pembentukan aturan dan pengawasan pemerintah dengan kebutuhan warga. Warga dapat melihat tindak lanjutnya melalui pembahasan rancangan undang-undang dan isu publik yang masuk ke agenda pengawasan.

Sejumlah RUU masuk agenda legislasi

Agenda legislasi yang disebut dalam pembukaan masa sidang mencakup RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, RUU Hak Cipta, RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta RUU Perkoperasian.

Pembahasan rancangan undang-undang itu menyentuh bidang berbeda, dari penanganan aset terkait tindak pidana hingga aturan hak cipta dan transportasi. Perkembangan pembahasannya akan menjadi salah satu penanda konkret pekerjaan DPR selama masa persidangan ini.

Puan juga menyampaikan perhatian DPR pada sejumlah isu pengawasan, termasuk penanganan perundungan anak, tata kelola bantuan sosial, serta evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan. Agenda berikutnya berjalan dalam rentang masa persidangan yang dibuka pada Selasa tersebut.