Puan soal Wacana BMKG dan Badan Geologi Digabung: Harus Dikaji!

JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani meminta usulan Presiden Prabowo Subianto tentang penggabungan Badan Geologi dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) harus dikaji secara mendalam terlebih dahulu. Alasannya sederhana: kedua lembaga itu memiliki tugas yang berbeda-beda.

“Kami meminta itu untuk dikaji dulu apakah itu diperlukan, karena penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda,” ujar Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 8 September 2026.

Namun, Puan tidak menutup pintu ide Prabowo. Jika studi menunjukkan penggabungan kedua badan itu akan lebih efektif, DPR siap mendukung. “Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat,” katanya.

Rencana Integrasi untuk Mitigasi Bencana

Ide penggabungan tersebut diluncurkan Prabowo pada Senin, 7 September 2026, saat memimpin rapat terbatas penanganan bencana secara virtual di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Presiden menilai upaya mitigasi bencana pemerintah sudah maksimal namun perlu lebih efisien dalam memantau potensi bencana—termasuk ancaman erupsi gunung berapi.

“Kepala Badan Geologi nanti saya kira kerja sama lebih erat dengan yang lain untuk monitor ini. Nanti kita pikirkan apakah Badan Geologi itu harus diintegrasikan bersama BMKG. Tapi ya nanti kita bahas itu,” jelas Prabowo saat itu.

Mengapa Kajian Diperlukan

Kebutuhan akan integrasi dua badan pemerintah semacam ini memang tidak sederhana. Badan Geologi fokus pada pemantauan aktivitas geologi, termasuk gempa bumi dan potensi erupsi vulkanik. Sementara BMKG bertugas memantau cuaca, iklim, dan kondisi meteorologi yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari.

Meskipun keduanya berkaitan dengan manajemen risiko bencana alam, struktur organisasi, regulasi, dan sistem operasional mereka berbeda. Oleh karena itu, penggabungan memerlukan evaluasi mendalam tentang efisiensi biaya, dampak terhadap kinerja layanan, dan kepatuhan terhadap kerangka hukum yang berlaku.

Posisi Puan mencerminkan pendekatan DPR yang tidak menolak ide tetapi mensyaratkan proses studi formal sebelum keputusan diambil. Hal ini sejalan dengan tanggung jawab legislatif dalam mengawasi kebijakan pemerintah.