Putusan MA tersebut tercatat dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 dan diketok pada 30 Oktober 2026. MK, dalam perkara terkait, menyatakan tidak ada bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah atau diploma luar negeri setingkat SMA.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai putusan MA dan MK sudah final. Ia juga menyebut putusan MA berpotensi memengaruhi gugatan yang berjalan di PTUN Jakarta karena objek sengketanya dinilai sama.
Namun, Gibran menyatakan akan mengikuti proses di PTUN dengan menghadirkan dokumen pendidikan yang dimilikinya, dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Ia juga berencana berkoordinasi dengan kementerian terkait mengenai upaya hukum lanjutan.
Peran Prabowo ikut disorot
Efriza turut menyoroti posisi Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan arah penyelesaian persoalan. Penilaian itu menempatkan polemik ijazah bukan semata soal dokumen, melainkan juga tentang dukungan dan keputusan politik yang dapat memengaruhi posisi Gibran.
Bagi masyarakat, tarik-menarik tersebut membuat penyelesaian polemik bergantung pada dua jalur yang berjalan dengan logika berbeda: putusan lembaga peradilan dan perkembangan tekanan politik. Satu jalur menguji keputusan administrasi serta dokumen, sementara jalur lain berkaitan dengan legitimasi dan sikap para aktor politik.
Efriza menegaskan proses di PTUN belum tentu membuat tekanan politik berhenti. Putusan MA yang menjadi salah satu latar polemik itu diketok pada 30 Oktober 2026.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP