Tiga tersangka yang disebut dalam perkara ini adalah Lampri, Direktur Jenderal PPTR Kementerian ATR/BPN; I Sontang Coin Manurung, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor; dan Adrianto Pitojo Adi, Direktur Utama PT Summarecon Agung.
Lima tersangka lainnya berasal dari pihak swasta, yakni Rizal Pahlevi, Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Erwin, dan Muhammad Fakhry. Empat nama terakhir diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
Penyidik menduga perkara berpusat pada suap pengurusan administrasi pertanahan, terutama penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB), yaitu hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan milik pemegang hak. KPK juga menyelidiki dugaan korupsi dalam mutasi dan promosi jabatan serta layanan publik di kementerian.
Penyidikan menelusuri aliran uang
Pemeriksaan terhadap pejabat daerah berlangsung saat KPK menelusuri dugaan korupsi dalam layanan pertanahan. Bagi masyarakat dan pelaku usaha, perkara ini berkaitan langsung dengan proses administrasi tanah serta penerbitan HGB; penyidikan atas dugaan suap dapat menguji apakah layanan tersebut berjalan tanpa transaksi ilegal.
KPK sebelumnya menggeledah kantor PT Summarecon Agung, tiga ruang kerja direktur jenderal di Kementerian ATR/BPN, dan Kantor Pertanahan BPN Mojokerto. Penggeledahan itu menjadi bagian dari pengumpulan bukti dalam penyidikan.
Pada Kamis, 15 Oktober 2026, KPK juga menyita uang tunai Rp 800 juta yang diserahkan penasihat hukum dari seseorang berinisial HRM. Penyidik menduga uang itu diterima HRM dari PT Summarecon terkait pengelolaan lahan perusahaan di Kabupaten Bogor.
KPK masih menelusuri aliran dana dan membuka kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. “Pemeriksaan dilakukan di dua tempat berbeda. Pemeriksaan pertama dilakukan di Kantor Ditreskrimum Polda Jawa Timur,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP