Putusan MA Gibran Final, Kemendikdasmen Diminta Cabut Surat

JAKARTA — Putusan MA Gibran terkait surat penyetaraan pendidikan dinyatakan final oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa. Putusan itu membatalkan surat keterangan yang dipakai untuk penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka.

Mahkamah Agung memerintahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencabut surat tersebut. Yusril mengatakan kementerian akan menindaklanjuti putusan setelah menerima salinan resmi.

Putusan MA Gibran berlaku sejak surat diterbitkan

Perkara itu berawal dari kasasi yang diajukan H.M. Subhan dalam sengketa tata usaha negara melawan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA mengabulkan kasasi Subhan dan membatalkan surat keterangan yang diterbitkan kementerian.

Yusril menjelaskan putusan berlaku secara surut, atau sejak surat itu dikeluarkan pada Agustus 2019. Ia menyebut MA menilai perkara tetap dapat diperiksa meski gugatan diajukan setelah melewati batas waktu, karena dampaknya dinilai menyangkut kepentingan bangsa, bukan hanya kontestan pemilihan presiden.

“Artinya, batal dan tidak sah itu terhitung sejak dikeluarkan pada Agustus 2019, kalau saya tidak salah,” ujar Yusril kepada wartawan.

Ia juga menegaskan putusan MA tidak membuka jalur peninjauan kembali bagi Gibran. Wakil presiden itu bukan pihak tergugat dalam perkara Subhan, sehingga tidak dapat mengajukan banding atas putusan tersebut. Dalam perkara yang diputus MA, tergugatnya adalah pejabat di lingkungan kementerian.

Dampak putusan terhadap perkara di PTUN

Putusan itu berpotensi mengubah arah gugatan lain yang masih berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam perkara tersebut, Gibran tercatat sebagai tergugat intervensi, sedangkan objek yang dipersoalkan berkaitan dengan surat keterangan yang sama.

Yusril menyatakan, bila Kemendikdasmen mencabut surat sesuai perintah MA, objek gugatan di PTUN tidak lagi ada. Dampaknya langsung tertuju pada kelanjutan perkara itu: pencabutan surat dapat menghilangkan objek yang sedang disengketakan, meski tindak lanjut prosesnya tetap bergantung pada pelaksanaan putusan dan langkah para pihak.

“Nampaknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tidak akan mengajukan PK dan akan segera mengeksekusi putusan ini dalam waktu dekat setelah diterimanya salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung,” tutur Yusril.

Yusril membedakan perkara MA dari proses lain yang menyangkut Gibran. Ia menyatakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung diserahkan kepada Gibran. Namun, untuk putusan kasasi Subhan, langkah pelaksanaan berada pada kementerian sebagai pihak yang diperintahkan mencabut surat.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kini menjadi instansi yang harus menjalankan perintah tersebut. Tahap berikutnya dimulai setelah salinan resmi putusan MA diterima kementerian.