JAKARTA — Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mundur sebagai Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026), setelah putusan MK dan MA memicu polemik soal ijazahnya. Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam.
Belum ada pengumuman bahwa Gibran benar-benar mengundurkan diri. Pada hari yang sama, Gibran mengatakan ia menghormati aspirasi masyarakat dan tak ingin polemik politik berkepanjangan, sementara puluhan anggota DPR menandatangani usul Hak Menyatakan Pendapat.
Putusan MK dan MA soal ijazah Gibran
MK menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum terkait syarat pendidikan Gibran saat mendaftar Pilpres 2024. Namun, hakim MK Arsul Sani menjelaskan dokumen yang menjadi dasar surat keterangan penyetaraan pendidikan tidak membuktikan Gibran menamatkan pendidikan setara SMA di luar negeri.
Arsul menyebut certificate of attendance hanya mencatat kehadiran dalam perkuliahan, bukan kelulusan dari jenjang pendidikan tertentu. Dokumen itu digunakan dalam penerbitan surat keterangan bernomor 9149/D.D1/KS/2019.
Meski menyoroti keterbatasan bukti tersebut, MK menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden. Putusan itu tidak mengubah posisinya melalui permohonan yang diajukan para pemohon.
Perkara berbeda berlanjut di MA. Majelis yang diketuai Yulius, dengan anggota Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto, mengabulkan kasasi Subhan. MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri milik Gibran tidak sah dan batal demi hukum.
Putusan bernomor 742 K/TUN/2026 itu membatalkan putusan sebelumnya dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Dengan demikian, putusan MK dan MA menyentuh aspek hukum yang berbeda: MK menolak gugatan terkait hasil pemilu dan syarat pencalonan, sedangkan MA memutus keabsahan surat keterangan pendidikan.
Usul DPR dan respons Gibran
Sejumlah anggota DPR kemudian mengajukan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik tersebut. Anggota DPR Mardani Ali Sera menunjukkan dokumen pengusul yang memuat tanda tangan anggota dewan.
Mardani mengatakan sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan itu. Angka tersebut menunjukkan polemik mulai berlanjut ke ranah politik parlemen, meski penandatanganan usul belum sama dengan keputusan DPR untuk mengambil langkah berikutnya.
Prasetyo menyebut Gibran menyampaikan niat mundur saat berbicara langsung dengan Prabowo. Ia juga membantah kabar bahwa Presiden menolak niat tersebut, dan mengatakan Prabowo memberikan masukan kepada wakil presiden.
Gibran kemudian menyampaikan sikapnya di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat. Ia mengatakan menghormati kritik dan aspirasi masyarakat serta tidak ingin dinamika yang berkembang menjadi polemik politik berkepanjangan.
Dalam konteks publik, perkembangan ini mempertemukan putusan pengadilan, proses politik DPR, dan kelanjutan jabatan wakil presiden. Karena Gibran belum menyatakan pengunduran diri secara resmi, perhatian berikutnya tertuju pada tindak lanjut usul di DPR dan sikap Gibran setelah pertemuan dengan Prabowo.
Untuk saat ini, pernyataan niat mundur yang disampaikan Prasetyo tetap berbeda dari pengunduran diri yang telah resmi dilakukan.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP