Bobby Nasution Siapkan Larangan Vape di Sumut, UMKM Dibantu Kredit

MEDAN — Bobby Nasution menyiapkan larangan vape di Sumatera Utara melalui rancangan peraturan daerah yang ditargetkan rampung pada akhir November 2026. Gubernur Sumatera Utara itu menyampaikan rencana tersebut dalam kegiatan mahasiswa di Kantor Dishub Sumut, Medan, Selasa (10/11).

Jika aturan disahkan dan diberlakukan, vape, pod, dan rokok elektrik sejenis tidak boleh digunakan atau diperdagangkan di wilayah Sumut. Pemerintah provinsi juga menjanjikan akses pembiayaan bagi pedagang yang perlu mengalihkan usahanya.

Rencana ini menempatkan pedagang vape sebagai pihak yang langsung menghadapi perubahan. Pemprov Sumut menyebut skema kredit khusus masih akan dibahas bersama Bank Sumut, termasuk kemungkinan pemerintah menanggung bunga pinjaman.

Larangan vape masuk revisi perda

Bobby mengatakan Pemprov Sumut dan DPRD Sumut akan menyepakati Ranperda tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya. Rancangan itu merevisi Perda Nomor 1 Tahun 2019 dan akan memuat larangan peredaran vape.

“Jadi tidak boleh digunakan lagi, bahkan diperdagangkan di wilayah Sumatera Utara,” ujar Bobby dalam kegiatan yang digelar Aliansi Cipayung Plus dan Aliansi BEM se-Sumut.

Target penyelesaian rancangan disebut pada akhir November 2026. Namun, pernyataan Bobby merujuk pada penyelesaian rancangan peraturan daerah; larangan akan berlaku setelah proses pengesahan dan pelaksanaan kebijakan.

Dampaknya akan terasa pada usaha yang selama ini menjual rokok elektrik. Pedagang perlu bersiap mencari sumber penghasilan lain bila larangan diberlakukan, sementara akses modal dapat menentukan apakah mereka mampu memindahkan usahanya ke sektor berbeda.

Kredit khusus untuk pedagang terdampak

Bobby menyebut Pemprov Sumut akan membahas pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terdampak. Pemerintah berencana berkoordinasi dengan Bank Sumut untuk merancang kredit khusus bagi pedagang vape.

“Kalau tentang pelaku UMKM khususnya nanti terdampak penjual vape yang mungkin hari ini sudah berjualan, kami nanti akan coba siapkan kredit khusus. Kredit khusus dari Bank Sumut,” kata Bobby.

Ia mengatakan pemerintah masih perlu membicarakan cicilan, jangka waktu, dan kemungkinan menanggung bunga pinjaman. Skema itu ditujukan agar pedagang memiliki modal untuk beralih usaha dan tidak semakin terbebani saat kebijakan berjalan.

Bobby juga membuka peluang kerja sama dengan Bank Syariah Indonesia dan lembaga perbankan lain. Ia menyebut Bank Sumut menargetkan penyaluran kredit hingga Rp2 triliun, tetapi menurutnya pembiayaan bagi pelaku usaha masih perlu didorong.

“Kami akan berikan modal khusus buat mereka, dengan cicilan atau bunga nanti bisa kita bicarakan apakah bisa ditanggung oleh pemerintah provinsi bunganya,” ujarnya.

Vape disorot dalam isu penyalahgunaan narkoba

Rencana Sumut muncul setelah vape dikaitkan dengan dugaan penyalahgunaan narkoba. Bahan menyebut Kapolri Jenderal Pol Suyudi telah menginstruksikan jajarannya di seluruh Indonesia untuk tidak menggunakan vape dan sejenisnya. Sejumlah kepolisian daerah juga melarang penggunaan vape di lingkungan kantor kepolisian, termasuk bagi masyarakat umum.

Majelis Ulama Indonesia kemudian menerbitkan Fatwa Komisi Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik atau Vape. Fatwa itu mencakup penggunaan, penyalahgunaan, produksi, dan perdagangan vape, serta ditandatangani di Jakarta pada 6 November 2026.

Di Sumut, langkah berikutnya adalah pembahasan rancangan bersama DPRD serta penentuan skema pembiayaan. Bobby menyebut target kredit Bank Sumut mencapai Rp2 triliun.